M Qodari: Rusun MBR dan ASN harus layak, estetis, dan terjangkau

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan bahwa pembangunan rumah susun (rusun) bagi ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, serta memiliki identitas estetika lokal. Hal itu disampaikan Qodari saat meninjau Rusun ASN Kementerian Keuangan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Denpasar, Senin, (24/11/2025).

Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi desain rusun yang dinilai mampu menghadirkan suasana berbeda meski dengan struktur bangunan serupa.

“Saya usul Pak Menteri PKP ini, setelah kemarin ke Jogja, lalu hari ini di sini. Kok bangunan sama, tapi suasana lain. Karena memang ini desainnya menarik sekali,” ujarnya.

Qodari mendorong agar estetika lokal menjadi ciri khas pembangunan rusun ASN di seluruh Indonesia.

“Kalau bangun di Bali, estetikanya harus Bali. Nanti di Padang, style Padang. Di Kalimantan, style Kalimantan,” kata Qodari.

Menurutnya, hunian pemerintah tak hanya meningkatkan kesejahteraan ASN tetapi juga memperkuat budaya lokal.

“Kementerian PKP bukan hanya mensejahterakan ASN dengan fasilitas bagus, tetapi juga mengembangkan kebudayaan,” tambahnya.

Qodari juga menilai Kementerian PKP berhasil menghadirkan terobosan dalam memanfaatkan aset negara untuk kepentingan rakyat.

“Hari ini kita melihat satu terobosan lagi dari PKP. Program perumahan ini berjalan karena ada kepemimpinan yang kolaboratif,” tegasnya.

Ia menyebut ekosistem kolaboratif lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi fondasi percepatan Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa seluruh pembangunan hunian pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara. “Jika membangun hunian menggunakan uang rakyat, hasilnya harus maksimal, berkualitas, dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Maruarar.

Maruarar menyebutkan sewa rusun ASN sebesar Rp300 ribu per bulan jauh lebih terjangkau dibandingkan apartemen komersial di Denpasar yang mencapai Rp3 juta. Rusun tipe Arunika 36 dengan 4 lantai ini memiliki 120 unit, kapasitas 480 orang, dan telah mencapai Provisional Hand Over (PHO) atau penyerahan sementara hasil pekerjaan kontraktor kepada pemilik proyek, pada 30 November 2024. Maruarar juga menilai lahan Kemenkeu di Denpasar cukup strategis untuk pembangunan rusun bagi MBR dan akan diusulkan pada tahun anggaran 2026.

Hutomo Budi