Menko Pangan tegaskan MBG harus punya ahli gizi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan penyelenggaraan makan bergizi gratis atau MBG wajib memerlukan profesi ahli gizi.

"MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena diukur nanti," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kunci agar Indonesia bisa maju tergantung pada sumber daya manusianya (SDM) dan SDM itu akan hebat atau tidak tergantung asupan gizinya. Maka dari itu MBG penting sekali menentukan.

"Saya ulangi lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu," katanya.

Sebagai informasi, Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan menyempurnakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk tim koordinasi penyelenggaraan salah satu program prioritas tersebut.

“Kita tidak ingin ada risiko apapun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita. Maka dibentuk tim koordinasi ini, kami setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas mengatakan tim yang ia ketuai dan didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar itu juga fokus ke sejumlah isu strategis lainnya.

Beberapa di antaranya adalah menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektoral antarkementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah, serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

“Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena (MBG) ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini,” ujar Zulhas.

Bersama dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang sebagai ketua pelaksana harian, tim koordinasi juga bertugas mendukung penyelenggaraan MBG melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan program ini.