Satu tahun pemerintahan Prabowo, Gus Ipul paparkan arah kebijakan sosial

Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai capaian mulai terlihat melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan arah kebijakan Presiden yang menempatkan perlindungan sosial sebagai fondasi pemerintahan.

“Saya pahami yang pertama bahwa bagaimana yang atas ini dijaga, yang tengah difasilitasi, dan yang bawah dibela lewat pelindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial,” ujar Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam acara Capaian 1 Tahun Prabowo–Gibran di Jakarta, Senin (20/10/2025) malam.

Gus Ipul menjelaskan, Kementerian Sosial menindaklanjuti arah kebijakan tersebut dengan tiga transformasi besar yang saling berkaitan: transformasi data, transformasi penerima manfaat, dan transformasi penanganan kemiskinan terpadu.

Transformasi data untuk intervensi tepat sasaran

Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan Kemensos adalah konsolidasi dan pemutakhiran data sosial melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

“Bapak Presiden meminta kepada kita semua untuk melakukan konsolidasi data. Sejak Indonesia Merdeka, Indonesia belum pernah memiliki satu data,” ungkap Gus Ipul.

Ia menegaskan, data menjadi dasar kebijakan yang akurat dan tepat sasaran.

“Pemutahiran data itu menjadi sangat penting. Di lapangan, data ini dinamis. Setiap hari ada yang lahir, wafat, menikah, atau pindah tempat,” jelasnya.

Kemensos bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus melakukan sinkronisasi agar data sosial semakin akurat.

“Saya yakin kalau dilakukan secara terus-menerus, data kita akan makin akurat,” tambahnya.

Setelah data diperbaiki, langkah berikutnya adalah menggunakan data tersebut sebagai pedoman penyaluran program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Gus Ipul menegaskan bahwa di era Presiden Prabowo, penerima bantuan sosial tidak hanya diberikan bantuan, tetapi juga didorong menjadi keluarga mandiri melalui berbagai program pemberdayaan.

“Selama ini heavynya pada social protection, maka pada era Pak Prabowo ini, di samping pelindungan sosial tetap diberikan, yang kedua adalah program pemberdayaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menyoroti program Sekolah Rakyat, salah satu gagasan Presiden Prabowo yang mulai beroperasi pada 166 titik sejak Juli hingga September 2025 dan menampung hampir 16 ribu siswa.

“Ini yang perlu saya tegaskan terlebih dahulu, ini adalah bagian dari pengetasan kemiskinan. Maka itu Sekolah Rakyat terhubung dengan program-program Presiden yang lain,” jelasnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Melalui pendekatan ini, anak bisa bersekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki, keluarganya menerima bansos lengkap, memiliki jaminan kesehatan melalui PBI-JKN, dan didorong menjadi anggota Kopdes Merah Putih.

“Saya ingin sampaikan, diharapkan nanti ketika anaknya lulus Sekolah Rakyat, maka keluarganya juga ikut naik kelas. Jadi tidak hanya muridnya yang lulus, tapi keluarga-keluarga dari siswa Sekolah Rakyat ini juga ikut naik kelas,” pungkasnya.

Rizki Rian Saputra