Nama Sjafrie masuk bursa Pilpres 2029, pengamat ingatkan Prabowo

Nama Sjafrie Sjamsoeddin Masuk Bursa Pilpres 2029, Pengamat Ingatkan Prabowo soal Ancaman Orang Terdekat

Munculnya nama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam bursa calon presiden 2029 menjadi sorotan serius pengamat politik. Survei Indonesian Public Institute (IPI) yang dirilis pada 9 Februari 2025 menempatkan Sjafrie dalam 10 besar tokoh potensial Pilpres 2029, sejajar dengan sejumlah figur nasional lainnya.

Pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menilai kemunculan nama Sjafrie bukan sekadar dinamika elektoral biasa, melainkan sinyal penting yang perlu dicermati Presiden Prabowo Subianto.

"Posisi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di puncak survei memang tidak mengejutkan, namun kehadiran nama Sjafrie dalam daftar tersebut membuka pertanyaan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan bagi stabilitas politik pemerintahan saat ini," tegas Fernando Emas di Jakarta (10/2/2026).

Fernando mengatakan Sjafrie Sjamsoeddin merupakan figur berpengaruh dalam lingkaran kekuasaan. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo serta latar belakang militernya membuatnya dikenal sebagai salah satu menteri paling kuat di kabinet.

"Wataknya yang tegas dan latar belakang militernya membuat sosoknya dipandang sebagai menteri paling “powerful” di kabinet. Namun, popularitas dan kekuasaan yang dimilikinya kini justru berpotensi menjadi bumerang bagi Prabowo sendiri. Ketika seorang menteri pertahanan mulai masuk dalam radar calon presiden, alarm politik seharusnya berbunyi keras di Istana," tandas dia.

Fernando juga menyoroti laporan investigatif sebuah majalah nasional yang mengungkap adanya ketegangan internal di pemerintahan, melibatkan dua tokoh terdekat Presiden Prabowo, salah satunya Sjafrie Sjamsoeddin. Ketegangan tersebut disebut berkaitan dengan perbedaan pandangan dalam pembenahan ekonomi nasional.

"Yang lebih menarik, dan meresahkan adalah fakta bahwa seorang Menteri Pertahanan seperti Sjafrie ternyata begitu intens mengurusi urusan ekonomi, domain yang seharusnya menjadi wilayah kementerian lain," tutur dia.

Ia mempertanyakan intensitas keterlibatan Sjafrie dalam isu ekonomi yang dinilai melampaui tugas pokok kementerian pertahanan.

"Pertanyaan kritis muncul, mengapa SS yang notabene Menteri Pertahanan begitu aktif dalam ranah kebijakan ekonomi? Apakah ini bagian dari strategi untuk membangun kredibilitas sebagai calon pemimpin yang komprehensif? Atau lebih jauh lagi, apakah ini merupakan langkah kalkulatif untuk mematangkan positioning politik menjelang Pilpres 2029? “Jika jawabannya ya, maka Presiden Prabowo sedang menghadapi skenario yang sangat familiar dalam sejarah politik Indonesia: pengkhianatan dari orang terdekat”," pungkas Fernando.

Fernando kemudian menarik perbandingan dengan dinamika politik Pilpres 2004, saat Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan maju sebagai calon presiden dan mengalahkan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"SBY berhasil "menikung" Megawati dalam Pilpres 2004 dan kemudian berkuasa selama dua periode, total 10 tahun. Pengkhianatan politik dari orang terdekat menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan oleh presiden petahana," kata dia.

Menurut Fernando, pola serupa berpotensi terulang. Sjafrie yang memiliki akses kekuasaan, jaringan, dan informasi strategis dinilai bisa menjadi ancaman paling serius bagi Prabowo jika benar maju pada Pilpres 2029.

"Sejarah politik Indonesia penuh dengan ironi tentang pengkhianatan dari lingkaran dalam. Kasus SBY dan Megawati adalah pelajaran paling jelas bahwa kedekatan personal tidak menjamin loyalitas politik. Ketika ambisi kekuasaan bertemu dengan peluang, bahkan persahabatan terdekat bisa berubah menjadi persaingan paling sengit. Presiden Prabowo, yang sudah berkali-kali merasakan pahitnya kompetisi politik, seharusnya lebih waspada terhadap dinamika ini," jelas Fernando.

Meski demikian, ia menegaskan setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik.

"Namun, pertanyaannya adalah, apakah kesadaran itu sudah datang, atau kita akan menyaksikan pengulangan sejarah yang sama lima tahun lagi? Tentu saja, setiap warga negara, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik," ungkap dia.

Fernando menilai persoalan menjadi berbeda ketika menteri aktif mulai menunjukkan ambisi politik besar karena dapat mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Sementara itu, Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, turut merespons hasil survei IPI tersebut.

"Orang terdekat yang menjadi lawan adalah kenyataan pahit yang sudah lumrah dalam politik Indonesia. Pertanyaannya bukan apakah ini akan terjadi, tetapi kapan dan apakah Presiden Prabowo sudah siap menghadapinya?," ujar Fauzan dalam keterangan persnya (Selasa,10/2/2026).

Baik Fernando maupun Fauzan menilai kemunculan nama Sjafrie Sjamsoeddin dalam bursa Pilpres 2029 menjadi penanda pergeseran dinamika kekuasaan. Menurut mereka, survei bukan sekadar angka, melainkan sinyal bahwa kontestasi politik menuju 2029 mulai bergerak sejak dini. (Arie Dwi Prasetyo)