Tambah anggaran menjadi Rp110 triliun, Gus Ipul pastikan bansos tepat sasaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa langkah awal membangun kemandirian masyarakat adalah memastikan perlindungan sosial yang kuat dan tepat sasaran. Setelah itu, baru dilakukan pemberdayaan agar keluarga miskin dapat naik kelas dan mandiri.

"Sebelum dilakukan pemberdayaan, pada awalnya adalah diberikan perlindungan dan jaminan sosial lewat pemberian bantuan sosial setelah itu barulah dilakukan pemberdayaan," kata Gus Ipul dalam acara Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Ballroom Aryanusa, Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, perlindungan sosial diberikan melalui berbagai program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako. Langkah ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan dasar sebelum diarahkan menuju tahap pemberdayaan.

Tahun ini, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran perlindungan sosial secara signifikan. "Presiden menambah anggaran untuk perlindungan sosial itu. Sebelumnya alokasi anggaran lewat Kemensos untuk dua program itu Rp71 triliun menjadi Rp110 triliun, untuk keluarga-keluarga yang memang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan sosial," jelas Gus Ipul.

Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dari 21 juta menjadi lebih dari 35 juta keluarga. Setelah tahap perlindungan sosial, Kemensos bersama kementerian lainnya di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat melanjutkan dengan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan penerima manfaat.

"Bagi mereka yang memang di usia produktif, akan ditindaklanjuti dengan program-program pemberdayaan. Baik yang ada di Kemensos maupun di kementerian yang lain," kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, tahun ini terdapat 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah graduasi atau naik kelas dan siap mengikuti tahap pemberdayaan. Tahun depan, targetnya meningkat menjadi lebih dari 300 ribu KPM.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional kini bertransformasi dengan menempatkan pemberdayaan sebagai fondasi utama.

"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membawa paradigma baru pembangunan nasional dimana nilai-nilai pemberdayaan menjadi satu bijakan untuk membangun kapasitas diri individu kolektif, kapasitas masyarakat untuk produktif, inovatif, berdaya, dan mandiri," kata Cak Imin.

Menurutnya, konsep pemberdayaan ini diwujudkan melalui proses graduasi dari masyarakat di desil bawah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga mampu naik kelas.

"Jadi desil 1, desil 2, sampai 10 secara pelan dan pasti harus terus naik kelas mulai dari meningkatkan, menumbuhkan, dan mengembangkan peluang usaha masyarakat," kata Cak Imin.

Baik Gus Ipul maupun Cak Imin menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam memastikan keberlanjutan program perlindungan dan pemberdayaan sosial. Dengan kolaborasi yang solid berbasis data, dan berbagai program pemberdayaan, target pengurangan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 dapat tercapai.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Mukhtarudin, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Desa Reza Patria, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dan Kepala Staf Kepresidenan Qodari.

Hutomo Budi