Wamen Fajar: Pengelolaan BOS harus transparan dan berdampak nyata bagi sekolah

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Fajar saat membuka Sosialisasi Dana BOS Pendidikan dan Peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden melalui instrumen SIPLah Tahun Anggaran 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (1/11).

“Dana BOS bukan sekadar instrumen pendanaan, tetapi wujud pemerataan kesempatan belajar. Karena itu, setiap rupiah harus dikelola secara efisien, transparan, dan memberi dampak langsung bagi peserta didik,” tegas Wamen Fajar dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, kebijakan PHTC Presiden untuk tahun anggaran 2026 menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas nasional, terutama melalui digitalisasi pembelajaran, revitalisasi satuan pendidikan, dan penguatan tata kelola publik yang transparan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat implementasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) sebagai platform digital yang memastikan pengelolaan dana BOS berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Sementara itu, Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Kemendikdasmen, Herdiana, menyebut keberhasilan transformasi BOS memerlukan sinergi lintas sektor dan daerah.

“SIPLah menjadi instrumen strategis untuk belanja yang transparan. Sinergi antara pusat, daerah, dan sekolah penting untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang sehat dan adaptif,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dinas pendidikan, kepala sekolah, bendahara BOS, serta satuan kerja Kemendikdasmen regional Kepulauan Riau. Para peserta mendapat materi terkait pedoman teknis BOS 2026, peran UKPBJ, serta integrasi prinsip PHTC Presiden dalam tata kelola pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam memperkuat sistem pengelolaan BOS.

“Penggunaan dana BOS di Kepri terus membaik berkat pembinaan dan pelatihan intensif bagi kepala sekolah serta bendahara. Kami optimistis kualitas pendidikan daerah akan semakin meningkat,” kata Andi.

Ia juga menyoroti meningkatnya minat terhadap pendidikan vokasi (SMK) sebagai tanda meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan sumber daya manusia menghadapi kebutuhan industri di wilayah Kepri.

Melalui kegiatan ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola dana BOS yang transparan, efektif, dan berdampak nyata bagi kemajuan pendidikan nasional.

Robby Hatibie