Wamensos ajak Kepala Daerah bangun sinergi program daerah dan pusat
Capai target hapus kemiskinan ekstrem tahun 2026
Foto : Humas Kemensos RI
Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan nol persen kemiskinam ekstrem pada 2026 dan penurunan angka kemiskinan relatif menjadi 4,5 persen pada 2029. Untuk mencapai target ini harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan seluruh usulan program daerah yang sejalan dengan strategi nasional pengentasan kemiskinan akan segera ditindaklanjuti.
“Silakan teknisnya dikonsultasikan dengan pelaksana. Untuk urusan rumah layak huni bisa langsung ke PKP, sementara program lainnya akan dikoordinasikan sesuai bidang masing-masing. Harapan kita, masyarakat Indonesia bisa segera keluar dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun depan,” ujarnya dalam audiensi bersama Bupati Solok, Bupati Bone Bolango, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Kantor Kementerian Sosial, Senin (22/9/2025).
Sebelumnya Agus Jabo menjabarkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan Kemensos tidak lepas dari tiga mandat utama Presiden. Yaitu pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial.
“Presiden selalu menekankan dua hal penting. Pertama, kita harus bekerja berdasarkan data dan kedua, bantuan sosial harus tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menekankan, bahwa sebesar apapun anggaran bantuan sosial (Bansos), kalau datanya tidak jelas, tidak akan efektif. Melalui DTSEN, pemerintah dapat mengetahui secara terperinci tentang berapa jumlah orang miskin di Indonesia, alamat lengkap, sekaligus profil mereka sehingga meningkatkan peluang bansos bisa tersalurkan secara tepat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Selain menjadi alat ukur agar bansos tepat sasaran, penggunaan DTSEN juga diarahkan untuk strategi pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Agus Jabo menyebutkan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah bentuk intervensi negara untuk anak-anak dari keluarga miskin.
“Pak Presiden ingin melalui Sekolah Rakyat, transmisi kemiskinan bisa diputus. Orang tua siswa juga sering bercerita pada saya, bahwa mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk menyekolahkan anaknya tanpa Sekolah Rakyat,” kata Agus Jabo.
Selain DTSEN dan Sekolah Rakyat, Agus Jabo menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan juga bisa dilakukan melalui pemberdayaan sosial, program yang menjadi prioritas utama di Kementerian Sosial.
Dengan slogan “Bantuan Sosial Sementara, Pemberdayaan Selamanya" Kemensos mendorong penerima bansos dapat mandiri melalui usaha produktif.
“Sudah ada contoh di Banyumas, dengan hasil kerajinan dari eceng gondok di desa tersebut diekspor sampai ke Amerika,” katanya.
Arahan Agus Jabo di atas mendapat respons positif. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan dukungan penuh program-program Kemensos dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Untuk Sekolah Rakyat, kami sudah memiliki tiga rintisan, dua di Padang dan satu di Solok. Kami juga tengah menyiapkan beberapa usulan lahan permanen di Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, dan Solok. Tahun ini masih dalam tahap perencanaan dengan beberapa lokasi yang sudah dipersiapkan,” terangnya.
Ari menambahkan, program pemberdayaan sosial juga mulai berkembang di Sumbar. “Banyak masyarakat miskin sudah berusaha mandiri, namun tetap membutuhkan penguatan,” jelasnya.
Lontaran serupa juga datang dari Bupati Solok Jon Firman Pandu. Dia menyatakan siap mempercepat pemenuhan dokumen pendukung untuk pendirian Sekolah Rakyat rintisan dan juga permanen.
Adapun Bupati Bone Bolango Ismet Mile dalam kesempatan ini menyampaikan kebutuhan pembangunan 1.000 unit rumah bagi masyarakat pesisir yang terdampak bencana serta kesiapan lahan Sekolah Rakyat. “Kami sedang menyiapkan lahan sekitar 7 hektare untuk Sekolah Rakyat,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Wamensos Agus Jabo mengarahkan agar Pemda Bone Bolango mengajukan proposal Kampung Siaga Bencana untuk wilayah rawan banjir.
“Nantinya akan ada lumbung serta penyediaan kebutuhan darurat seperti permakanan, tenda, dan alat tidur. Bisa langsung diajukan,” katanya menutup audiensi.
Hutomo Budi