DPR RI didesak RDPU soal iklim investasi Kolaka

JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Hukum dan Pegiat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis (12/02/2026).

Mereka mendesak DPR RI, khususnya Komisi XII, segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kondisi iklim investasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang dinilai semakin tidak kondusif.

Aksi ini dipicu dugaan praktik pemalangan aktivitas sejumlah perusahaan tambang di wilayah Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Massa menilai lemahnya penegakan hukum telah berdampak pada terganggunya aktivitas pertambangan serta keselamatan pekerja.

Penanggung jawab aksi, Mardin Fahrun, menyoroti lemahnya supremasi hukum di daerah tersebut. Ia mempertanyakan konsistensi aparat dalam menjalankan regulasi yang berlaku.

“Bagaimana kita bisa percaya pada legitimasi hukum jika pemerintah dan penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” ujarnya dalam orasi.

Selain itu, massa juga mendatangi Kantor Kementerian Keuangan RI untuk meminta Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengaudit PT Tambang Rejeki Kolaka (PT TRK) yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, perwakilan Satgas PKH menerima dokumen dan aspirasi yang disampaikan massa aksi.

“Kami terima dokumennya dan akan kami kaji terlebih dahulu. Pastinya akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar perwakilan Satgas PKH.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Tambang Rejeki Kolaka belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan massa aksi. Upaya konfirmasi kepada pihak perusahaan masih dilakukan.

Sementara itu, pihak DPR RI menyatakan setiap aspirasi masyarakat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk kemungkinan digelarnya RDPU apabila memenuhi syarat administratif dan substansi.

Aksi tersebut juga menyambangi Ombudsman Republik Indonesia untuk meminta investigasi terhadap dugaan pembiaran praktik premanisme di wilayah pertambangan Kolaka.

Koalisi berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, serta terciptanya iklim investasi yang sehat di Sulawesi Tenggara. (Hutomo Budi)