ASN WHF setiap Jumat, Perjalanan dinas luar negeri dipangkas 70 persen

Kementerian Dalam Negeri resmi menerbitkan surat edaran terkait transformasi budaya kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN di seluruh Indonesia. Kebijakan ini mewajibkan ASN bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat untuk efisiensi energi, Rabu (1/4/2026).

Langkah drastis ini diambil pemerintah guna menekan mobilitas kerja dan konsumsi energi di tengah kedaruratan pangan serta energi global. Selain pengaturan WFH, pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pemanfaatan teknologi digital dalam setiap koordinasi antarkantor.

“Kami ingin memastikan bahwa Jumat ini tetap produktif, bukan hari liburan. Kuncinya ada pada pengawasan dari pimpinan masing-masing instansi,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, saat wawancara dengan Radio Elshinta, Rabu (1/4/2026).

Instruksi ini dibarengi dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen guna menekan belanja negara yang tidak prioritas. Sementara itu, jatah perjalanan dinas luar negeri dipotong lebih besar hingga mencapai angka 70 persen mulai bulan ini.

Pemerintah daerah juga diminta kembali mengaktifkan kegiatan hari bebas kendaraan atau car free day minimal satu kali dalam sepekan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi emisi karbon sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan di berbagai wilayah.

Hasil penghematan anggaran dari kebijakan ini nantinya wajib dihitung secara konkret dan dilaporkan secara berkala kepada kementerian terkait. Dana efisiensi tersebut akan dialihkan untuk mendanai program pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

“Kuncinya ada pada pengawasan dari pimpinan masing-masing instansi,” tegas Bima Arya.

Penetapan hari Jumat sebagai waktu WFH diklaim telah melalui perhitungan matang untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan penghematan fiskal. Pemerintah menjamin pelayanan publik tidak akan terganggu karena sistem pengawasan kerja dilakukan secara daring dan berbasis kinerja.

Seluruh jajaran pimpinan instansi kini diminta segera melakukan pemetaan tugas yang dapat dikerjakan secara jarak jauh tanpa mengurangi kualitas layanan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk melihat efektivitas kebijakan ini terhadap pengurangan beban energi nasional.

Candra Dinata/Rama