Batal demo, HMI Kudus pilih audiensi dengan forkopimda

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus Jawa Tengah yang sedianya akan mengelar aksi demonstrasi hari ini, Kamis (4/9) di depan Pendopo Kabupaten Kudus dibatalkan. Mereka memilih beraudensi dengan jajaran Forkopimda yang menyambut mereka di Pendopo. Ada kesempatan tersebut, sejumlah tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan isu-isu strategis nasional dan regional yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

Koordinator aksi Habib Maulana menyatakan pihaknya menyoroti beberapa isu penting, di antaranya yakni, mendesak Pemerintah Daerah untuk memberikan tindakan langkah preventif dan membuat langkah-langkah konkrit pemberantasan penyimpangan seks serta mengusut tuntas pelaku penyimpangan seks di Kabupaten Kudus. Pihak dinas PUPR untuk memeratakan dan mengoptimalkan sektor pembangunan di kabupaten Kudus yang berkaitan dengan tata kelola Kota. Selain itu, dinas PKPLH Kudus diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan lingkungan seperti TPA Tanjungrejo dan penanganan limbah pabrik tahu di Desa Garung Lor kecamatan Kaliwungu.

"Kami juga minta bupati Kudus untuk mengevaluasi pejabat-pejabat yang minim empati dan tidak mencerminkan nilai-nilai religius serta berperilaku tidak pantas dihadapan publik. Dan mendesak Kapolres Kudus untuk menyampaikan rekomendasi kepada Kapolri agar mengusut tuntas kematian peserta demo dan membebaskan pendemo yang ditahan", katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Kamis (4/9). 

Lebih lanjut mereka, mendesak pihak DPRD kabupaten Kudus untuk merekomendasikan kepada DPR RI agar mengesahkan RUU Perampasan aset.

Tuntutan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa sebagai insan akademis  terhadap kondisi bangsa.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris yang menemui perwakilan HMI mengatakan rasa terima kasih atas kritik dan masukan yang disampaikan para mahasiswa. Pihaknya akan menindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah demi kemaslahatan masyarakat Kudus.