Cak Imin nilai wacana “War Tiket Haji” belum efektif, jangan ganggu antrean lama

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai wacana penerapan sistem “war tiket haji” yang tengah ramai dibahas belum tentu efektif untuk diterapkan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak merugikan masyarakat yang sudah lama mengantre keberangkatan haji.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat ditemui usai acara halal bihalal dan Penghargaan Kaderisasi PKB di Kantor DPP PKB, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, sistem antrean haji yang berjalan saat ini sudah berlangsung lama dan menjadi harapan bagi banyak calon jemaah. Karena itu, perubahan skema harus dipertimbangkan secara matang.

“Saya belum melihat itu efektif ya, karena sistem antrean itu benar-benar sudah berjalan dan sudah lama orang mengantre. Jangan sampai masa tunggu yang panjang itu kemudian putus, pupus harapan,” ujar Cak Imin.

Ia menegaskan, pemerintah perlu berhati-hati agar tidak mengganggu kepastian keberangkatan jemaah yang masa tunggunya sudah semakin dekat.

“Ya saya kira masih ya yang sudah terlanjur ngantre tinggal 5 tahun, kasihan. Yang sudah ngantre tinggal 2 tahun gimana, apalagi yang sudah ngantre tinggal 2 tahun nasibnya gimana?” katanya.

Cak Imin juga menilai wacana tersebut masih dalam tahap awal dan belum menjadi kebijakan yang siap diterapkan dalam waktu dekat.

“Nah itu itu masih wacana itu masih jauhlah, masih panjang. Bisa saja tapi one day setelah proses- itu sekadar wacana gitu,” tambahnya.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, melemparkan wacana naik haji dengan sistem 'war tiket', bukan sistem antrean (waiting list) seperti yang berjalan saat ini.

Wacana itu disampaikan Gus Irfan dalam Pembukaan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, Rabu (8/4/2026).

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.

“Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian Haji terutama pemikiran dari Wamen saya yang sangat progresif itu muncul apakah perlu antrean yang begitu lama, apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH?” ujar Gus Irfan dikutip dari akun Kemenhaj, Kamis (9/4/2026).

“Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji, silakan membayar. Semacam 'war tiket',” lanjut politikus Gerindra ini.

“Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang untuk diputuskan. Tapi sebagai sebuah wacana tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan,” pungkasnya.

Arie Dwi Prasetyo/Ter