DPR: Jangan Karena Insiden, TNI Langsung Ditarik dari UNIFIL

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan wacana penarikan pasukan TNI dari misi perdamaian UNIFIL tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, meskipun terjadi insiden yang menimpa prajurit di lapangan.

Hal itu disampaikan TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026), menanggapi berkembangnya wacana penarikan pasukan usai insiden tersebut.

“Ya, begini. Soal penarikan mundur, menurut hemat saya, satu, lakukan dulu investigasi. Hasilnya seperti apa. Yang kedua, evaluasi taktis dan teknis. Taktis dan teknis yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan itu harus dilakukan evaluasi menyeluruh oleh Mabes TNI,” katanya di Komplek Parlemen, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, adanya korban tidak serta-merta menjadi alasan untuk menarik seluruh pasukan Indonesia dari misi PBB. Ia menilai langkah tersebut justru harus didasarkan pada kajian yang komprehensif.

“Nah, sehingga menurut hemat saya, jangan kemudian karena ada korban langsung mengundurkan diri. Karena harapan kita justru yang terbanyak itu adalah dari, dari Satuan TNI. Ya, Satuan TNI ini dari sekian puluh tim yang dikirim oleh negara-negara, kita ini paling banyak di UNIFIL itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh penting dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab insiden di lapangan, termasuk kemungkinan adanya kesalahan prosedur teknis.

“Ya. Jadi, ini terjadinya tuh apakah kita misalnya tidak membawa kode-kode yang pas, Apakah kita misalnya tidak memakai seragam yang sesuai ketentuan? Sehingga menimbulkan sesuatu dan kebijakan-kebijakan lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menyebut penarikan pasukan hanya dapat dilakukan apabila hasil investigasi dan evaluasi menyatakan misi tersebut sudah tidak efektif.

“Artinya, tidak serta-merta karena ada kasus ini kemudian mundur. Enggak, pelajari dulu. Kalau hasil investigasi, hasil evaluasi dinyatakan sudah tidak lagi efektif dan tidak ada manfaatnya, baru, baru kita mundur dengan baik-baik,” jelasnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komitmen internasional sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga penarikan total pasukan bukan langkah yang tepat.

“Kalau disuruh mundur, menurut hemat saya, mundur ditarik maksudnya, ya tidak baik karena kita sudah komitmen kepada PBB, karena kita menjadi anggota PBB,” ujarnya.

Sebagai alternatif, ia menyarankan penyesuaian taktis di lapangan guna mengurangi risiko terhadap prajurit tanpa harus menarik diri dari penugasan.

“Nah, tetapi kalau mundur secara taktis, nah, mencari posisi yang baik yang tidak menjadi sasaran tembak dari pasukan Israel, itu mungkin menjadi alternatif. Tapi tidak mundur dari penugasan,” imbuhnya.

Selain itu, TB Hasanuddin juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk lebih aktif mendorong investigasi internasional guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Kita meminta juga agar Kementerian Luar Negeri lebih, lebih, ya katakanlah aktif di dalam mendorong investigasi ini. Untuk mencari sesungguhnya ini kesalahan siapa,” katanya.

Ia menambahkan, apabila ditemukan pelanggaran, maka mekanisme sanksi internasional dapat diberlakukan melalui Dewan Keamanan PBB, termasuk sanksi pidana hingga langkah militer terbatas.

Arie Dwi Prasetyo/Rama