Gubernur Bali minta kader posyandu bantu data warga miskin

Gubernur Bali Wayan Koster meminta kader pos layanan terpadu (posyandu) utnuk membantu mendata warga miskin dan rumah tak layak huni.

Koster dalam keterangan di Denpasar, Sabtu, mengatakan permintaan ini berdasarkan tugas posyandu yang kini sudah berkembang, yakni menjalankan enam standar pelayanan minimal (SPM).

Dari yang awalnya berfokus pada bidang kesehatan, kini berkembang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas).

“Oleh sebab itu, saya berharap para kader posyandu yang ada di tingkat banjar dan desa dapat berperan dalam mendata warganya yang berada di garis kemiskinan, terutama yang masuk kategori miskin secara ekonomi dan miskin dengan rumah tidak layak huni,” kata Gubernur Bali saat Temu Kader Posyandu se-Bali Tahun 2025.

Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menilai posyandu sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat dapat membantu mengumpulkan data yang akurat, nyata, dan sesuai kondisi lapangan, sehingga kolaborasi dengan dinas terkait akan lebih cepat ditindaklanjuti.

“Dengan begitu, permasalahan kemiskinan dan percepatan penanganan stunting dapat terealisasi, serta mendukung pencapaian program pemerintah,” ujar Wayan Koster.

Di hadapan ribuan kader dari seluruh Bali, gubernur menyampaikan setiap program yang dilaksanakan tidak ak bisa berdiri sendiri, dan tidak akan mampu berjalan tanpa sinergi dengan perangkat pemerintahan desa.

Untuk itu dalam mendukung kerja pendataan warga miskin ini, Pemprov Bali akan membuatkan aplikasi bagi posyandu bernama Posyandu 6 SPM.

“Ini menjadi sistem informasi untuk membantu pengelolaan data serta pelaksanaan layanan di posyandu,” kata dia.

Ia mengatakan aplikasi Posyandu 6 SPM ini bertujuan mempermudah dan mempercepat pendataan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Setelah didata, Gubernur Bali mengaku akan lebih mudah memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih luas dan komprehensif, termasuk mendukung implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan kegiatan Posyandu.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali Putri Suastini Koster menyampaikan bahwa posyandu saat ini telah bertransformasi.

Dari yang awalnya hanya berfokus pada pelayanan kesehatan masyarakat, kini memperluas cakupan layanan pada enam bidang pelayanan dasar, sehingga diharapkan lebih banyak berperan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Transformasi ini diharapkan menjadikan posyandu sebagai pusat layanan terintegrasi yang lebih komprehensif untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan banjar,” ucap istri Gubernur Bali itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali hingga Maret 2025, masih ada 173,24 ribu penduduk miskin di Bali.

Saat ini sebanyak 3,72 persen penduduk Bali masuk kategori miskin, angka ini sudah tergolong turun dari kondisi September 2024 sebanyak 176,21 ribu orang.