Gubernur Banten minta pemda tanggung renteng BPJS-atasi sampah

Gubernur Banten Andra Soni meminta agar seluruh pemerintah daerah (pemda) ikut bertanggung renteng pada dua isu penting yang perlu segera ditangani secara serius, yakni pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pengelolaan sampah.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya membebankan persoalan itu pada pemerintah provinsi (pemprov).

“Prinsipnya harus tanggung renteng, baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, juga bersama masyarakat. Soal BPJS misalnya, prinsip dasarnya adalah gotong royong. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga ada partisipasi mandiri dari masyarakat dan pegawai,” kata Andra Soni, di Serang, Sabtu (4/10).

Menurutnya, komitmen Pemprov Banten menjaga universal health coverage perlu diperkuat dengan koordinasi lintas daerah, mengingat kemampuan fiskal antarwilayah berbeda.

“Pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga universal health coverage di Banten, namun koordinasi lintas daerah perlu diperkuat, apalagi ada perbedaan kemampuan fiskal antarwilayah,” ujarnya.

Selain kesehatan, Andra juga menyoroti persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menyebut rencana investasi pengolahan sampah menjadi energi listrik harus dikaji ulang, terutama terkait rencana pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) regional.

“Kita tidak boleh hanya memindahkan masalah. Kasus penolakan di Pandeglang harus menjadi pelajaran, karena itu, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar sampah bisa dikelola dengan baik sekaligus dimanfaatkan menjadi energi,” ujar dia.

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menambahkan bahwa pembangunan Banten masih berjalan lambat. Ia menekankan perlunya percepatan di sejumlah sektor prioritas.

“Kalau sesuai harapan, kalau sudah 25 tahun, harusnya lebih bagus. Tapi masih lambat. Insya Allah ke depan kita harus sprint,” katanya.

Dimyati menegaskan kebijakan pembangunan ke depan harus fokus pada pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan investasi.

“Jangan sampai anggaran yang ada itu seperti menyiram garam di tengah laut, jadi tidak berasa. Itu harus jelas, fokus. Ada skala pendidikan yang saya lihat bagus, misalnya Bang Andra, pembangunan jalan desa. Sehingga pertumbuhan masyarakat di desa tumbuh bagus, dan gap bisa terkurangi,” ujarnya.

Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengingatkan pentingnya memperkuat kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat.

“Catatan kami hanya satu, bahwa kolaborasi dan kebersamaan harus kita perkuat dalam rangka sinergi membangun Provinsi Banten,” katanya pula.

Ia menambahkan, penguatan legislasi juga sedang disiapkan DPRD melalui perda tentang lingkungan.

“Salah satunya adalah agar investasi dan pertumbuhan ekonomi, termasuk ruang terbuka untuk pekerja, selaras dengan arah pembangunan,” ujarnya lagi.