Iran desak negara-negara regional untuk usir pasukan AS

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, Sabtu (14/3), mengatakan bahwa AS meminta bantuan dari negara-negara regional untuk mengamankan Selat Hormuz, dengan alasan bahwa payung keamanan regional Washington telah gagal mencegah konflik.

Araghchi menulis di platform media sosial X bahwa kerangka keamanan AS di kawasan itu "terbukti penuh celah dan malah mengundang masalah daripada mencegahnya."

Dia mengeklaim bahwa Washington "memohon kepada negara lain, bahkan China, untuk membantunya mengamankan Hormuz", merujuk pada jalur pelayaran vital yang dilalui sebagian besar minyak global.

Araghchi mendesak negara-negara tetangga untuk mengusir "agresor asing," dengan mengatakan bahwa satu-satunya kekhawatiran mereka adalah Israel.

Iran secara efektif telah menutup Selat Hormuz sejak sekitar 1 Maret, di tengah meningkatnya permusuhan dengan AS dan Israel. Gangguan terhadap pengiriman melalui selat tersebut telah mendorong kenaikan harga minyak dan pupuk global, meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan energi.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Sabtu bahwa negara-negara penerima minyak melalui jalur air strategis tersebut harus bertanggung jawab untuk mengamankan jalur maritim utama tersebut, dan bahwa AS akan membantu.

Sebelumnya, dia mengatakan pengawalan Angkatan Laut AS terhadap kapal tanker minyak yang melintasi selat tersebut dapat dimulai "segera."

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Amerika, MS Now TV, Araghchi mengatakan jalur air tersebut "terbuka" untuk kapal-kapal yang bukan milik AS, Israel, atau sekutu mereka. "Kapal-kapal lain bebas untuk lewat," tambahnya.

Ketegangan regional meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.300 orang di Iran, termasuk pemimpin tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Teheran telah merespons dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan penerbangan.

Sumber: Anadolu