Kader PDIP beber alasan yang buat partainya ambil posisi Parpol Penyeimbang Pemerintah

Politikus muda PDI Perjuangan Seno Bagaskoro membeberkan alasan posisi partainya yang memilih sebagai parpol penyeimbang bagi pemerintahan era Prabowo Subianto ketimbang oposisi. Hal demikian dikatakan Seno demi menjawab pertanyaan awak media soal alasan PDIP yang memilih disebut sebagai partai penyeimbang dibandingkan opisisi bagi pemerintahan Prabowo.

Awalnya, Seno mengatakan sikap penyeimbang memang sudah dipilih PDIP sejak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Kami sampaikan jauh-jauh hari. Tidak waktu akhir-akhir ini sebetulnya, tetapi sejak setelah pemilu berlangsung selesai waktu setelah Pak Presiden dilantik, kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan, tidak di dalam pemerintahan Pak Prabowo," kata Seno dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan hari kedua Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).

Seno menjelaskan PDIP menjadi partai yang selalu bersikap sesuai konstitusi, sehingga keputusan menjadi parpol penyeimbang menjadi jalan yang tepat diambil. Sebab, konstitusi Indonesia yang mengenal sistem demokrasi bercorak presidensial, tidak mengenal prinsip oposisi dan koalisi.

"Kalau kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah, karena tujuannya adalah ya sudah ini sebagai suatu bentuk cermin penggala, kami akan menjadi suatu bentuk antitesis, tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi," ujarnya.

Seno menuturkan bahwa konstitusi Indonesia yang mengatur sistem presidensial hanya menjelaskan pihak yang ada di dalam atau di luar pemerintahan. PDIP, kata dia, sudah menyatakan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo. Partai berkelir merah itu siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis, sehingga mengambil sikap sebagai parpol penyeimbang.

"Nah buat kami, sikap yang paling rasional bagi PDI Perjuangan adalah sebagai partai politik penyeimbang. Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis," ungkapnya.

Seno menuturkan PDIP dalam saat genting seperti kejadian bencana alam di Sumatra, turur terjun membantu pemerintah dalam penanganan dan pemulihan warga terdampak.

"Kami mengirim sebanyak-banyaknya dukungan yang bisa kami lakukan, gotong royong seluruh kader untuk berangkat ke Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Itu tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang saya rasa sangat punya kredibilitas di dalam bidang penanggulangan bencana, Bu Rismaharini, Bu Ribka Tjiptaning, Pak Ganjar Pranowo, Bu Sunaryo, dan seluruh kader PDI Perjuangan, ketua-ketua DPD di sana semuanya bergerak. Anak-anak muda partai ikut bergerak, ambulans, puluhan ambulans kami kirim, termasuk Kapal Laksamana Malahayati di tengah medan yang tidak mudah. Itu juga sebagai bentuk kami mendukung upaya pemerintah untuk menangani Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh," ujarnya.

Namun, kata Seno, sikap sebagai penyeimbang tak membuat PDIP sulit memilih langkah berbeda terhadap partai yang berada di dalam pemerintahan Prabowo. Misalnya, PDIP berbeda jalan dengan pemerintah dan partai di dalam pemerintahan Prabowo menyikapi wacana mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD.

PDIP, ujarnya, konsisten menolak pilkada melalui DPRD karena demokrasi seperti itu menjauhkan rakyat dari pemimpin. Sebab, pejabat level bupati dan wali kota dipilih melalui keterwakilan.

"Dalam demokrasi kita, bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Kalau dalam waktu pemilihan, dia sadar betul bahwa dia dipilih hanya oleh segelintir orang, tidak dipilih oleh mayoritas suara rakyat, maka tidak akan mungkin masalah-masalah rakyat yang begitu krusial itu bisa selesai," ungkapnya.

Seno mengatakan PDIP tidak khawatir menempuh jalan sunyi ketika konsisten menolak evaluasi sistem pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD.

"Oleh karena itu di dalam jalan sunyi yang hari ini kita tempuh, saya bilang jalan sunyi karena memang sunyi tidak banyak yang kemudian kami ditemani oleh banyak orang, tetapi kami percaya bahwa masih banyak orang yang masih ingin agar pemilu kita itu dipilih langsung oleh rakyat, di tengah jalan sunyi itu kami berani mengambil sikap yang tentu saja sangat berbeda, sangat kontras," ungkap dia.

Reporter: Arie Dwi Prasetyo