Kemenhaj pastikan kuota Haji 2026 terpenuhi, diklat intensif untuk petugas

Kementerian Haji Republik Indonesia memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi berjalan sesuai tahapan, dengan progres pelunasan jemaah yang hampir rampung dan kuota nasional ditargetkan terpenuhi sepenuhnya pada 9 Januari 2026.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, mengatakan hingga awal Januari, pelunasan haji khusus telah mencapai 98 persen, sementara haji reguler berada di kisaran 90 persen.

“Insya Allah pada akhir masa pelunasan, kuota haji Indonesia sudah terpenuhi seluruhnya,” ujar Puji dalam wawancara di Radio Elshinta, Rabu (7/1/2026).

Puji menjelaskan, setelah tahap pelunasan selesai, Kemenhaj akan langsung masuk ke proses pembentukan kelompok terbang (kloter) dan penginputan data jemaah ke sistem Nusuk milik Pemerintah Arab Saudi sebagai syarat pengajuan visa haji.

Proses tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 9 Februari 2026. Ia menegaskan, jemaah perlu memahami sejumlah kebijakan baru Saudi, terutama terkait persyaratan istitha’ah kesehatan yang kini diberlakukan lebih ketat, dengan pemeriksaan kesehatan secara acak setibanya jemaah di Jeddah atau Madinah.

“Jika ditemukan tidak memenuhi kriteria kesehatan, jemaah berpotensi dipulangkan dan tidak dapat dibantu lagi karena itu menjadi kewenangan penuh Pemerintah Saudi,” katanya.

Selain kesiapan jemaah, Kemenhaj juga mematangkan kualitas layanan melalui rekrutmen dan pelatihan petugas haji.

Mulai pekan depan, ribuan petugas akan mengikuti pendidikan dan pelatihan intensif selama satu bulan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, yang mencakup pembekalan substansi haji, penguatan fisik dengan pendampingan pelatih dari TNI, serta pelatihan komunikasi.

“Petugas juga dibekali pelatihan bahasa Arab ‘ammiyah selama tiga bulan, satu bulan tatap muka dan dua bulan daring, agar mampu berkomunikasi efektif di lapangan,” jelas Puji.

Menanggapi maraknya tawaran haji non-kuota, Puji kembali menegaskan bahwa skema haji furoda saat ini masih sangat ketat bahkan praktis tidak tersedia, seiring kebijakan Pemerintah Saudi yang membatasi jamaah di luar kuota resmi.

Ia mengimbau masyarakat waspada terhadap tawaran haji instan tanpa visa haji dan Nusuk.

“Kalau belum ada visa haji dan Nusuk, itu bisa dipastikan penipuan,” tegasnya. Kemenhaj, lanjut Puji, tengah membangun sistem informasi nasional untuk pengawasan haji non-kuota dan umrah mandiri agar ke depan seluruh jemaah terdata dan terlindungi.

Sementara itu, persiapan layanan di Arab Saudi disebut hampir rampung, baik di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna), maupun di Makkah dan Madinah, dengan peningkatan kualitas akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

Kloter pertama jemaah haji Indonesia direncanakan berangkat pada 22 April 2026. “Ini penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji yang baru. Kami bekerja penuh waktu untuk memastikan amanah Presiden dan kepercayaan masyarakat dapat terjaga,” kata Puji Raharjo.

Penulis: Dwi Iswanto/Ter