Pakar ingatkan RI waspadai benturan kepentingan di `Board of Peace`
Arsip foto- Presiden Prabowo Subianto (keempat kiri) berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (ketiga kanan) saat KTT Dewan Perdamaian (BoP) di Donald J. Trump US Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). Pada KTT BoP itu Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi pada International Stabilization Force (ISF) serta mendukung rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza. /ANTARA FOTO/HO-Setpres/hma/wpa.
Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional Hendra Maulana Saragih mengatakan Indonesia sebagai bagian dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) perlu waspada terhadap benturan kepentingan antarnegara di tengah konflik global. Hendra saat dihubungi di Jakarta, Selasa menjelaskan politik bebas aktif Indonesia harus menjaga kedaulatan di tengah gempuran konflik kepentingan karena negara mempunyai hubungan diplomatik dengan banyak negara lain.
"Di antara kekhawatiran tentang Indonesia bergabung dengan BoP itu, pertama, kepentingan, jelas itu. Kepentingan apa? Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, Indonesia perlu berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau politik internal negara manapun juga," ucap dia.
Indonesia dalam setiap kebijakan, ujar dia, harus dipikirkan dengan matang untuk menghindarkan pengaruh kebijakan luar negeri yang dapat merenggangkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Di tengah konflik global antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat, 65 tokoh dan 70 lebih organisasi sipil mendesak Indonesia untuk keluar dari BoP.
Hendra menjelaskan desakan tersebut dapat menjadi masukkan untuk Indonesia meninjau kembali komitmen menjaga perdamaian di tengah konflik saat ini.
"Justru ini momen benar, momen besar untuk Indonesia berpikir ulang," ujarnya.
Diketahui, 65 tokoh yang terdiri atas ahli hukum, akademisi, budayawan, pakar, hingga rohaniawan bersama 79 organisasi masyarakat sipil menerbitkan petisi berjudul "Melawan Imperialisme Baru" pada Minggu (1/3).
Petisi tersebut merespons berbagai macam kebijakan luar negeri Indonesia berupa penolakan pengiriman satuan keamanan di Gaza sejumlah 8.000 personel TNI, dan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) atau agreement on reciprocal trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2).
Eskalasi di Timur Tengah pada Sabtu (28/2) juga menjadi perhatian utama dalam petisi tersebut saat ini. Mereka menilai Dewan Perdamaian seharusnya dapat menjaga perdamaian, tetapi konflik geopolitik di Timur Tengah itu tidak berakhir damai. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menarik Indonesia dari keanggotaan BoP dan menolak pengiriman satuan tugas TNI di Gaza.
