Pemerintah bergerak cegah PHK imbas kekosongan stok SPBU swasta

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang menempuh langkah antisipasi untuk mencegah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kekosongan stok bahan bakar minyak di sejumlah SPBU swasta.

"Kalau efeknya (kekosongan BBM, red), kami koordinasi dengan kementerian terkait cari solusi supaya tidak sampai ke efek yang dikhawatirkan," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9).

Menanggapi isu kekosongan BBM yang berpotensi membuat sejumlah SPBU swasta terpaksa tutup, Prasetyo menyebut persoalan teknis pasokan dan impor BBM berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian BUMN.

Namun, ia menegaskan pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian untuk mencari solusi terbaik bagi persoalan itu.

Sejumlah SPBU swasta, di antaranya Shell Indonesia, BP, dan Vivo Energy di Jabodetabek mengalami kekosongan stok BBM dalam beberapa pekan terakhir.

Kondisi ini membuat sebagian pengelola terpaksa menutup sementara layanan pengisian BBM.

Situasi tersebut memaksa sebagian pemilik SPBU mencari cara agar usahanya tetap bertahan, salah satunya dengan berjualan minuman seperti kopi atau membuka layanan lain demi menutupi biaya operasional dan mempertahankan pekerja.

Merespons hal itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini, mengarahkan pengelola SPBU yang terdampak kelangkaan BBM untuk bekerja sama dengan PT Pertamina.

Hasilnya, pemerintah menyepakati mekanisme pasokan BBM bagi SPBU swasta setelah rapat bersama Pertamina dan badan usaha penyedia BBM, hari ini.

Dalam kesepakatan itu, SPBU swasta seperti Shell dan BP akan membeli base fuel atau bahan bakar murni dari Pertamina sebelum dicampur zat aditif.

Pencampuran aditif akan dilakukan langsung di tangki masing-masing SPBU guna menjaga standar kualitas dan pasokan.