Pemerintah pangkas belanja seremonial Rp 130 triliun, alihkan ke MBG

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan refocusing anggaran secara besar-besaran. Kebijakan ini bertujuan mengalihkan belanja non-operasional yang kurang prioritas menjadi belanja yang lebih produktif bagi masyarakat.

Langkah efisiensi ini menyasar pos perjalanan dinas, rapat formal, hingga kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak di tengah dinamika ekonomi global.

Dana hasil pemangkasan tersebut akan difokuskan untuk mendanai program prioritas, termasuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra,” ujar Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa potensi total anggaran yang dapat ditajamkan kembali berada pada kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

Pemerintah menargetkan penghematan murni dari langkah efisiensi ini dapat mencapai angka Rp 20 triliun untuk memperkuat cadangan fiskal nasional.

“Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” imbuh Airlangga.

Selain infrastruktur bencana, pemerintah juga mengoptimalkan alokasi anggaran untuk penguatan kualitas sumber daya manusia melalui program makan bergizi gratis. Fokus utama program ini adalah penyediaan konsumsi segar bagi siswa di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan angka stunting yang tinggi.

“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi,” ungkap Airlangga.

Pemerintah mengeklaim kebijakan transformasi struktural ini akan membuat ekonomi nasional menjadi lebih efisien, produktif, dan memiliki daya tahan tinggi. Evaluasi berkala terhadap realisasi belanja kementerian akan terus dilakukan guna memastikan setiap rupiah anggaran negara terserap secara tepat sasaran.

“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” pungkas Airlangga.

Rizki Rian Saputra/Rama