Soeharto dianugerahi Pahlawan Nasional, ini kata Ketua MPR Ahmad Muzani
Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan ketika Presiden ke-2 RI Soeharto telah dianugerahi Pahlawan Nasional maka jika ada dugaan yang berkaitan dengan kasus hukum akan dihentikan. Hal ini disampaikan kepada sejumlah wartawan usai menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
“Pak Harto sudah jadi pahlawan, investigasi terkait kasus korupsi, HAM masih berlanjut? Satgas BLBI?” tanya wartawan saat momen door stop usai acara.
“Dalam ketetapan MPR periode yang lalu, persoalan Presiden Bung Karno, Presiden Soeharto, dan Gus Dur, tiga Presiden, sudah dinyatakan selesai. Mereka sudah dinyatakan telah menjalani semua proses yang diharuskan oleh ketetapan MPR, baik Bung Karno, Soeharto, ataupun Gus Dur,” jawab politisi Gerindra ini.
Muzani juga menjelaskan, Bung Karno ketetapannya dinyatakan tidak berlaku karena sudah menjalani. Gus Dur juga ketetapannya dinyatakan tidak berlaku, karena sudah menjalani. Pak Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana ataupun perdata.
“Karena itu MPR beranggapan bahwa tidak ada halangan bagi Pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang dianggap memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk kepada Presiden Kedua Republik Indonesia, Muhammad Soeharto,” tambahnya.
“Pak, kalau BLBI itu mungkin tidak ke Pak Harto, tapi ke anak-anaknya yang mendapatkan. Tapi waktu itu sesi dari Pak Harto itu masih berlanjut?” tanya wartawan lagi terkait proses hukum beberapa waktu silam.
“Saya tidak tahu, yang saya jelaskan adalah proses hukum Presiden Soeharto. Karena pemberian gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada Haji Muhammad Soeharto,” pungkasnya.
Seperti diketahui usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sempat memantik pro kontra di tengah masyarakat. Usulan ini sudah diajukan beberapa kali sebelumnya.
Namun, di era kepemimpinan Presiden Prabowo gelar itu akhirnya diterima Presiden ke-2 RI tersebut. Fadli Zon, Ketua Gelar Dewan, Tanda Jasa dan Kehormatan, yang juga Menteri Kebudayaan menyatakan ada Soeharto di antara 49 nama yang diusulkan oleh masyarakat, dan dilaporkan kepada Prabowo, beberapa waktu lalu.
Dan semua disandarkan pada Keputusan Presiden hingga keluarlah 10 nama yang diberi gelar, Senin ini.
Penulis: Sri Lestari/Ter