Kerry Riza tak bisa `doorstop`, kuasa hukum sebut hak terdakwa dibatasi
Petugas kejaksaan diduga tidak memberikan kesempatan buat terdakwa Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza untuk memberikan pernyataan langsung kepada awak media.
Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.
Petugas kejaksaan diduga tidak memberikan kesempatan buat terdakwa Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza untuk memberikan pernyataan langsung kepada awak media.
Momen itu terjadi di sela persidangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 6 Januari 2026.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Kerry dikawal ketat pihak kejaksaan yang membuatnya terus berjalan cepat menuju ruang tahanan. Padahal, sejumlah wartawan menunggu untuk melakukan doorstop atau meminta keterangan Kerry.
Melalui pengacaranya yakni Hamdan Zoelva menyatakan hal itu membatasi hak kliennya sebagai terdakwa untuk memberikan pendapat dan pandangan mengenai proses persidangan.
"Jaksa langsung kawal terdakwa ke bawah, jadi artinya tidak boleh berdiri di sini untuk doorstop pada media," ujar Hamdan seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Selasa (6/1).
"Ini sebenarnya hak terdakwa yang dilindungi. Lagi pula ini kan dalam pengawasan hakim. Jaksa hanya menghadirkan, kewajiban jaksa hanya menghadirkan terdakwa saja dalam persidangan," ucapnya.
Mantan Hakim MK tersebut menyatakan, sebelumnya tidak pernah ada masalah seperti itu dalam persidangan lain. Kejadian ini menjadi sorotan lantaran hak Kerry sebagai terdakwa dibatasi.
Menurutnya, masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Hal itu telah dijamin oleh undang-undang dan konstitusi.
"Itu hak dilindungi oleh undang-undang, hak dilindungi oleh konstitusi ya, untuk memberi kesempatan siapa pun penasihat hukum atau terdakwa untuk memberikan pendapat dan pandangannya mengenai proses persidangan yang sedang berlangsung," katanya.
Sementara itu penasihat hukum Kerry lainnya, Heru Widodo membacakan surat yang ditulis kliennya di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Selemba. Dalam surat itu Kerry menegaskan dirinya bukan pengusaha minyak.
"Teman-teman, saya ini bukan pengusaha minyak. Saya tidak pernah menjual minyak ke Pertamina. Usaha saya adalah logistik, yaitu pergudangan dan transportasi," kata Heru saat membacakan surat Kerry.
"Saya ini dakwaannya terkait usaha logistik saya, bukan atas jual beli minyak maupun minyak oplosan," sambungnya.
Kerry menegaskan tidak ada satu saksi pun yang telah dihadirkan di persidangan, menyebutkan keterlibatan dirinya sebagaimana tuduhan jaksa.
"Sampai hari ini, semua saksi yang dihadirkan telah tegas menyatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak ada keterlibatan saya atas tuduhan yang ada di dalam dakwaan kepada saya," ucapnya.
Kerry meminta masyarakat untuk kritis dalam menerima informasi dan menekankan pentingnya mengikuti persidangan.
Bulan Februari mendatang, Kerry genap satu tahun mendekam di Rutan tanpa terbukti melakukan kesalahan. Dia menutup suratnya agar keadilan dapat ditegakkan
"Semoga keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Salam," ujarnya.


