BNPB: 36 ribu huntap dibangun untuk korban bencana banjir Sumatera

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut sekitar 36 ribu unit hunian tetap (huntap) dibangun untuk masyarakat terdampak bencana banjir di tiga provinsi di Sumatera, sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.

"Memang dalam pembangunan huntap sudah ada beberapa data yang kami peroleh. Mohon ditayangkan mungkin di slide itu sekitar 36 ribu huntap itu yang dibangun," ujar Suhartoyo, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/3).

Suharyanto menyampaikan pembangunan huntap di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilakukan baik oleh BNPB maupun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pihak lain seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam pelaksanaannya, kata dia, pembangunan huntap oleh BNPB terbagi dalam dua skema, yakni dibangun langsung oleh BNPB maupun dibangun secara mandiri oleh masyarakat.

Masyarakat dapat membangun hunian tetap mereka secara mandiri dengan nilai bantuan sebesar Rp60 juta per unit. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap, yakni Rp30 juta pada tahap awal dan sisanya pada tahap berikutnya.

BNPB juga menyiapkan petunjuk teknis dalam pembangunan rumah secara mandiri agar hunian yang dibangun memenuhi standar kelayakan dan dapat digunakan secara aman oleh penyintas.

Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah penggunaan material tertentu seperti besi beton untuk memastikan kekuatan bangunan.

"Jadi tidak juga sembarangan meskipun itu dibangun oleh perorangan dari masyarakat yang terdampak bencana," kata dia.

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan terdapat perbedaan nilai indeks pembangunan antara huntap yang dibangun BNPB dan huntap yang dibangun oleh Kementerian PKP maupun pihak lain.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh konsep pembangunan, terutama bagi masyarakat yang dipindahkan ke lokasi terpusat dibandingkan dengan yang tetap tinggal di lokasi asalnya.

"Jadi ini mohon rekan-rekan media tidak mempermasalahkan terlalu berlebihan karena tentu saja untuk masyarakat yang dipindah dari lingkungannya atau dari kampungnya ke lokasi terpusat, di satu titik, itu tentu saja dari segi mentalnya berbeda apabila mereka tetap dibangunkan di kampungnya atau di titik itu. Dan ini juga berlaku di seluruh daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.

Suharyanto menyatakan masyarakat diberi pilihan untuk menempati hunian terpusat atau membangun kembali rumah di lokasi asal, selama lahan dinilai aman dari risiko bencana.

"Kalau mereka memang ingin mendapatkan rumah yang lebih baik, terpusat, ya silakan mendaftar ke kabupaten dan nanti kabupaten akan menyalurkannya di tempat-tempat huntap yang dibangun oleh kementerian PKP," kata Suharyanto.

"Tetapi kalau mereka ingin tetap di kampungnya dan punya tanah dan tanah yang ditunjuk itu aman dari segi bencana, bencana banjir, bukan daerah merah ,itu kalau memang BNPB akan membangun, kita bangunkan, tetapi kalau mereka ingin bangun sendiri itu juga boleh," imbuhnya.

Suharyanto mengatakan skema bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang sepenuhnya bergantung pada dukungan pemerintah.

Sementara itu, bagi masyarakat yang memiliki kemampuan lebih, diperbolehkan menambah pembiayaan untuk meningkatkan kualitas hunian.

"Kalau masyarakatnya ingin menambah sendiri, mungkin dari keluarganya atau dari pemerintah daerah, dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati ingin menambahkan dana itu boleh saja, sehingga nanti masyarakat terdampak ini mendapat hunian tetap yang lebih baik," pungkasnya.