DPRD DKI dukung perluasan MRT kembangan-balaraja libatkan pengembang
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk perluasan layanan MRT jalur Kembangan-Balaraja.
Proyek perluasan layanan MRT Lintas Timur-Barat fase 2 itu turut menggandeng sejumlah pengembang yang wilayahnya bakal dilintasi jalur sepanjang sekitar 30 kilometer itu.
Langkah awal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara PT MRT Jakarta dan para pengembang yang digelar di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/1/2026).
"Ini pastinya kabar gembira juga buat MRT, pastinya akan menguntungkan dua belah pihak. Dan tadi juga sudah disampaikan mudah-mudahan kerjasama antar Pemprov harus menguntungkan dua belah pihak dan khususnya untuk warga Banten dan Jakarta," kata Yuke, Rabu (4/2/2025).
Yuke juga menyambut baik upaya kerja sama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Banten.
Sebagai kawasan aglomerasi, Banten merupakan wilayah yang memiliki keterkaitan erat dengan Jakarta secara ekonomi, mobilitas warga serta kebijakan transportasi.
"Segala sesuatunya kan juga nggak bisa kita hanya berpikir untuk DKI sendiri ya. Jadi aglomerasi ini juga harus saling berkomunikasi dan saling terintegrasi," tegas dia.
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
"Kita siap apa pun yang berhubungan dengan Komisi D dan integrasi wilayah-wilayah sekitar, termasuk kan kayak pembangunan jalan, atau juga pembangunan tembus, dari Jakarta Barat tembus ke Tangerang, terus juga yang lain-lainlah, kita siap-siap saja," tuturnya.
Kajian Ditargetkan Rampung 8–10 Bulan
Direktur PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, penandatanganan MoU dilakukan sebagai dasar pelaksanaan kajian sebelum proyek pembangunan dijalankan.
“Yang tadi ditandatangani adalah dalam rangka untuk membuat kajian dulu. Kajian itu kurang lebih sekitar 8-10 bulan selesai,” kata dia di Balai Kota Jakarta.
Kajian tersebut menjadi penentu arah kebijakan lanjutan pembangunan MRT lintas timur–barat fase 2.
Fokus Kajian Kelembagaan, Keuangan, dan Teknis
Dalam kajian tersebut, PT MRT Jakarta menetapkan tiga fokus utama yang akan dibahas bersama para pengembang.
Tiga fokus tersebut meliputi kajian kelembagaan, kajian keuangan, serta kajian teknis yang mencakup trase dan aspek pendukung lainnya.
Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar perumusan kebijakan lanjutan.
“Setelah itu nanti hasil dari kajian itu baru dijabarkan ke mana,” kata Tuhiyat.
Anggaran dan Waktu Pembangunan Masih Dikaji
Meski kajian telah dimulai, PT MRT Jakarta belum dapat memastikan besaran anggaran maupun waktu pembangunan jalur Kembangan–Balaraja tersebut.
Menurut Tuhiyat, seluruh keputusan masih bergantung pada hasil kajian yang tengah disusun.
“Sangat tergantung dari hasil kajian nanti,” ujarnya.
Koridor Timur–Barat Dinilai Sangat Strategis
Tuhiyat menjelaskan, jalur MRT lintas timur–barat merupakan salah satu koridor strategis karena menghubungkan kawasan hunian, kawasan industri, hingga pusat pertumbuhan baru yang berada di wilayah Bekasi, Jakarta, dan Banten.
Ia berharap kajian yang dilakukan dapat membantu proses perencanaan lintas sektor, khususnya di tingkat pemerintah pusat.
“Harapannya studi ini dapat membantu Kementerian Perhubungan untuk kelancaran perencanaan, baik perencanaan kelembagaan maupun perencanaan keuangan di lintas timur-barat fase kedua kurang lebih sepanjang 30 kilometer dari Kembangan menuju Balaraja,” kata dia. (BAI)
