Wakil Komisi X DPR soroti kasus siswa di NTT, minta perhatian serius dunia pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani menyebut kasus dugaan bunuh diri seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat tidak mampu membeli perlengkapan sekolah sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan nasional.

Hal itu disampaikan Lalu Hardian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

“Ya pertama tentu kami prihatin akibat dari peristiwa yang memilukan ini. Jadi ini alarm serius bagi dunia pendidikan kita. Memang ini ujian. Dunia pendidikan kita terus diuji. Semakin kita perbaiki, ujiannya semakin banyak,” ujar Lalu.

Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan di NTT segera berkoordinasi untuk menangani persoalan tersebut secara menyeluruh.

“Nah, oleh sebab itu terhadap peristiwa yang terjadi di Indonesia Tenggara Timur, kami meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama stakeholder pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk berkoordinasi menangani masalah tersebut,” katanya.

Ia juga menyoroti proses penyelidikan yang kini dilakukan aparat kepolisian untuk memastikan penyebab peristiwa tragis tersebut.

“Di samping hari ini polisi informasinya sudah mulai melakukan penyelidikan. Apakah betul hanya gara-gara yang bersangkutan, ya boleh kita katakan pejuang pendidikan sebenarnya, apakah siswa-siswa kita ini, apakah benar karena tidak memiliki pensil atau pulpen dan sebagainya, sehingga mengakhiri hidupnya,” ucap Lalu.

Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah.

“Tetapi bagi kami di Komisi Sepuluh ini tamparan keras bagi dunia pendidikan kita hari ini. Di saat kita berbenah, di saat Bapak Presiden sangat bersemangat memperbaiki pendidikan kita, maka kami meminta pemerintah daerah juga aware,” tegasnya.

Lalu menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain.

“Kerjasama semua pihak, orang tua, guru, stakeholder pendidikan, dinas pendidikan kebupaten, provinsi, dan tentunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dibutuhkan untuk mengatasi persoalan ini,” katanya.

Ia mengingatkan, masih mungkin ada kasus serupa yang tidak terungkap karena tidak menjadi perhatian publik.

“Jangan sampai persoalan ini akan timbul lagi di daerah-daerah lain. Kita gak tahu apakah di daerah lain pernah terjadi. Mungkin karena tidak viral sehingga kita tidak mengetahui itu,” ujar Lalu.

Komisi X DPR RI, lanjutnya, akan mengambil langkah lanjutan, termasuk kunjungan langsung ke NTT dan memanggil para pemangku kepentingan pendidikan.

“Nah yang ingin kami tegaskan bahwa kami di Komisi Sepuluh hari ini sangat perhatian, sangat konsen terhadap persoalan ini,” katanya.

“Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan, selain kami akan berkunjung dan berdiskusi di sana untuk mengatasi persoalan ini, kami juga akan mengundang para stakeholder, para pemerhati pendidikan terhadap kejadian-kejadian yang hari ini menimpa dunia pendidikan kita,” sambungnya.

Lalu juga menegaskan peran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai penanggung jawab tertinggi di sektor pendidikan.

“Ya tentu. Mendik Dasman, selaku penanggung jawab tertinggi yang diberikan oleh Presiden, ya tentu harus segera mengambil langkah nyata, langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan wajib tidak boleh terhambat oleh keterbatasan ekonomi keluarga.

“Anak-anak dalam hal ini, situasi-situasi tidak boleh terbebani hanya karena keuangan atau kemampuan ekonomi orang tua mereka terbatas. Pendidikan wajib tidak boleh berhenti hanya gara-gara faktor ekonomi,” tegas Lalu.

Selain faktor ekonomi, Komisi X DPR RI juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental siswa di sekolah.

“Ya tentu kami setuju terkait dengan hal tersebut makanya di beberapa kesempatan kami selalu mengatakan bahwa sekolah hari ini wajib mengetahui kondisi psikis dari masing-masing siswa-siswa,” katanya.

Ia mendorong agar sekolah mendapat pendampingan profesional untuk menangani kondisi darurat kesehatan mental di lingkungan pendidikan.

“Bila perlu akibat kekerasan yang hari ini terjadi, kekerasan perbal, kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, sekolah harus didampingi oleh psikolog atau ahli kejiwaan yang profesional,” ujar Lalu.

Menurutnya, kondisi dunia pendidikan saat ini sudah masuk kategori darurat.

“Karena ini sudah kondisinya sangat darurat sekali. Kita sangat miris dan sangat memilukan peristiwa ini,” pungkasnya. (Arie Dwi Prasetyo)