Idrus Marham minta evaluasi total kabinet, Presiden diminta tegas ganti menteri tak produktif

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan seiring perjalanan pemerintahan yang telah memasuki sekitar satu setengah tahun.

Menurut Idrus, Presiden memiliki tanggung jawab memastikan seluruh jajaran kabinet bekerja optimal dan mampu menjawab ekspektasi publik.

“Ini jalan ini barang, satu setengah tahun jalan. Kewajiban Pak Prabowo adalah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan tugas-tugas kabinet itu. Rakyat menuntut ada produktivitas kinerja, ada efektivitas kinerja. Rakyat menyoroti berbagai program yang dianggap tidak efektif,” kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan terdapat pembagian peran yang jelas antara pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan. Presiden berfungsi sebagai decision maker, sementara para menteri menjadi eksekutor kebijakan di lapangan.

“Nah karena itu kalau dalam struktur berpikir yang pernah saya sampaikan, ada decision maker yaitu presiden, tetapi ada eksekutor adalah menteri-menteri,” katanya.

Lebih lanjut, Idrus menekankan bahwa tanggung jawab presiden tidak berhenti pada pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan dan pemberian motivasi kepada para pembantunya di kabinet.

“Nah, persoalannya ada di mana? Di tataran decision maker Pak Prabowo sebagai presiden, ya, itu ada pada bagaimana melakukan pengawasan, bagaimana melakukan motivasi supaya ini jalan,” ucapnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa jika para menteri tetap tidak menunjukkan kinerja yang optimal meski telah diberikan arahan, maka presiden perlu mengambil langkah tegas demi kepentingan rakyat.

“Tetapi kalau sudah dimotivasi, sudah diberikan arahan, masih lemot misalkan menteri-menteri itu, pembantu-pembantunya, ibaratkan mobil itu sudah mogok, Pak Prabowo sudah dorong-dorong tidak jalan-jalan, artinya adalah bahwa menteri yang ada misalkan dalam bidang, yang tidak bekerja dengan baik, tidak efektif, tidak produktif," ucapnya.

"Nah kewajiban tentu presiden, ya sebagai, sebagai king maker, ya sebagai sutradara, kalau kita bicara sutradara politik yang mengatur pemerintahan, ya kalau tidak efektif, untuk kepentingan rakyat, ganti! Gitu loh. Tidak usah ragu, siapapun dia, dari partai mana pun,” pungkas Idrus.

Sebelumnya, isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat usai libur Lebaran 2026. Wacana reshuffle jilid VI disebut-sebut akan menyasar lebih dari lima kementerian dan telah dibahas sejak akhir tahun 2025, meskipun hingga kini belum ada keputusan resmi dari Presiden.