Pengunjuk rasa di Lamongan minta stop kekerasan dan tunjangan DPR

Ratusan pengunjuk rasa di Lamongan meminta penghentian kekerasan aparat terhadap demonstran sekaligus membatalkan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam aksi damai yang diadakan pada dua titik lokasi, Senin.

Salah satu peserta aksi As’ad Khoirul Annas menyatakan tuntutan itu muncul sebagai respons atas tindakan represif aparat dalam rangkaian demonstrasi nasional pada 28–30 Agustus 2025 yang menimbulkan korban, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.

"Aksi ini adalah suara rakyat untuk keadilan. Kami menolak kekerasan aparat, meminta pembebasan demonstran yang ditahan, serta menolak segala bentuk kekerasan," katanya usai aksi di Mapolres Lamongan, Jawa Timur.

Ia menegaskan gerakan yang lahir dari masyarakat tersebut bukanlah tindakan anarkis melainkan hasil kajian dan aspirasi yang diperjuangkan untuk kepentingan publik.

"Ini respons kami atas tindakan represif aparat kepolisian yang berujung korban jiwa. Kami menuntut pencopotan Listyo Sigit sebagai Kapolri," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, gabungan aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tunjangan dan fasilitas baru bagi anggota DPR saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Lamongan.

"Kami menuntut audit kekayaan pejabat yang bermasalah dan sanksi tegas terhadap kader partai yang melecehkan aspirasi rakyat," kata koordinator aksi Maulana Rohis Putra.

Sementara itu, Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto memastikan pengamanan aksi dilakukan dengan pendekatan persuasif.

"Kami menurunkan personel untuk menjaga agar penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, dan kondusif," ujarnya.

Ketua DPRD Lamongan Freddy Wahyudi yang menerima perwakilan pengunjuk rasa menyatakan siap menampung seluruh aspirasi dan meneruskannya sesuai mekanisme kelembagaan.

"Kami berkomitmen menyalurkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat ke tingkat lebih tinggi," katanya.

Aksi yang digelar bergantian di depan Gedung DPRD Lamongan dan Mapolres Lamongan itu berlangsung kondusif meski diwarnai orasi keras. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan tuntutan.