Sengketa politik Honduras teratasi, buka jalan agenda anti korupsi

Elshinta.com - Perselisihan mengenai siapa yang akan memimpin Kongres Honduras yang baru terpilih telah diatasi, kata anggota parlemen pada Senin (7/2).

Solusi itu membuka jalan bagi Presiden baru Xiomara Castro untuk meloloskan reformasi anti korupsi yang dia janjikan pada serangkaian kampanye.

Para anggota parlemen pembangkang di partai Castro bersekutu dengan oposisi legislator Partai Nasional untuk memilih ketua Kongres yang ditentang oleh Castro bulan lalu. Persekutuan itu sempat memicu kelumpuhan politik menjelang pelantikannya.

Seraya menyebut langkah yang membahayakan agenda legislatifnya sebagai "pengkhianatan," Castro telah menyingkirkan anggota-anggota parlemen pembangkang dari partainya. Tindakan tersebut membuat Castro tidak memiliki suara  mayoritas di Kongres.

Penyingkiran itu kini telah dibatalkan dan perselisihan telah diselesaikan karena para legislator telah mencapai kesepakatan, menurut anggota parlemen Jorge Calix, yang menjabat sebagai ketua faksi pembangkang itu di Kongres. 

"Kami akan menepati janji kami dalam kampanye untuk mendukung agenda legislatif Presiden Xiomara Castro tentang undang-undang anti transparansi dan anti korupsi," kata Calix dalam konferensi pers.

Calix dan 16 anggota parlemen lainnya dari  Libre --partai sayap kiri tempat Castro berasal-- mengatakan mereka telah menandatangani kesepakatan pada Senin yang menerima bahwa Kongres akan dipimpin oleh seorang anggota parlemen yang didukung Castro, Luis Redondo, dan setuju untuk bekerja sama di legislatif.

Kesepakatan itu berarti bahwa Partai Libre dan sekutunya di Kongres memiliki 68 suara dari 128 kursi di lembaga itu, kata sejumlah anggota parlemen. 

Melalui sedikit  mayoritas suara, Castro bisa mengegolkan proposalnya untuk mencabut beberapa undang-undang yang memberikan impunitas kepada pejabat dan legislator, kata analis politik Raul Alvarado.

UU itu disahkan selama pemerintahan konservatif mantan Presiden Juan Orlando Hernandez
 
Tapi, Castro masih harus berunding dengan Partai Nasional pimpinan Hernandez untuk memilih ketua Mahkamah Agung yang baru dan jaksa agung yang baru, kata Alvarado.

Sumber: Reuters