Kurun waktu 10 tahun terakhir angka kemiskinan di Langkat menurun 

Elshinta.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Tuti Hidayati, menyerahkan buku Langkat dalam angka tahun 2023, serta penjelasan data indikator Kabupaten Langkat tahun 2021-2022 kepada Plt Bupati Langkat Syah Afandin di rumah Dinas Bupati Langkat, Senin (15/5).

Tuti Hidayati, melaporkan indikator pada tahun 2021-2022 Kabupaten Langkat. Seperti produk domestik regional bruto ADHB (atas harga berlaku) pada 2021 berjumlah Rp46.301,20 milyar dan mengalami peningkatan di 2022 menjadi Rp51.412,76 milyar. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 berjumlah 3,08 persen dan mengalami peningkatan di 2022 menjadi 4,69 persen. 

Angka kemiskinan pada tahun 2021 berjumlah10,12 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 9,49 persen. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 berjumlah 71,35 persen dan mengalami peningkatan 71,86 persen pada tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 berjumlah 5,12 persen meningkat di tahun 2022 menjadi 6,88 persen.

Berdasarkan persentase, menurut Kepala BPS Langkat, tingkat kemiskinan yang ada mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Ini merupakan angka penurunan terbesar di masa kepemimpinan Syah Afandin. Namun juga ada PR yang harus kita perbaiki bersama mengenai peningkatan pengangguran di Kabupaten Langkat. 

Plt Bupati Langkat Syah Afandin, mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPS Langkat Tuti Hidayati, yang telah menyampaikan laporan data indikator tersebut. 

"Terimakasih juga saya sampaikan kepada pihak terkait atas kerja keras dan upayanya yang selalu mendukung dalam menjalankan program-program yang saya emban sebagai kepala daerah," ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

Dibalik semua apa yang disampaikan Kepala BPS, dirinya akan bekerja keras menangani peningkatan pengangguran yang terjadi saat ini. Dia juga akan berkoordinasi dengan stakeholder baik dari BUMN, BUMD dan pihak perusahan swasta lainnya yang ada di Langkat untuk sama-sama mengatasi permasalahan yang menjadi tanggung jawab sebagai kepala daerah.