Lewat Festival Pinggiran Yogyakarta para pemulung dapat pendidikan kewarganegaraan

Elshinta.com - Komunitas Cermat Demokrasi yang berkolaborasi dengan Komunitas Sekolah Marjinal sukses menggelar Festival Pinggiran Yogyakarta di Glendongan, Tambakbayan, Caturtunggal, Sleman, DIY. Festival ini bertujuan memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada para pemulung yang beberapa diantaranya tidak memiliki KTP. 

Acara tersebut dihadiri oleh 31 warga Glendongan yang berprofesi sebagai pemulung yang terdiri dari 20 orang dewasa dan 11 anak-anak. Hadir juga komisioner KPU Kabupaten Sleman, para aktivis mahasiswa, serta penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. 

"Kegiatan ini untuk mendorong pemenuhan hak sipil dan politik bagi para pemulung," ujar Rais Assad Faiz selaku ketua program advokasi. 

Dalam kegiatan tersebut juga diisi dengan tes kesehatan gratis, pembagian bantuan sosial berupa sembako, dan workshop karya seni untuk anak-anak. Dengan adanya tes kesehatan gratis, pembagian bantuan sosial, dan workshop untuk anak-anak tersebut, pesan dari acara festival sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan bisa lebih menyentuh. 

"Kita ingin memberikan gambaran bagaimana layanan-layanan sosial tersebut idealnya bisa kita dapatkan ketika kita tercatat sebagai warga negara negara Indonesia, sehingga para peserta yang belum memiliki KTP terdorong untuk mengurus KTP-nya," imbuhnya. 

Komisioner KPU Kabupaten Sleman, Aswino Wardhana mengatakan partsipasi warga negara sangat pentingnya  dalam pemilu. Oleh karena itu KPU kabupaten akan mengawal hak pilih pemilih rentan. KPU akan membantu warga untuk terdaftar sebagai pemilih di 2024. 

“KPU siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk terdaftar sebagai pemilih di 2024, bagi Bapak Ibu yang KTP-nya diluar Jogja nanti akan kami fasilitiasi dengan formulir A5," katanya. 

Pada acara tersebut hadir sebagai pembicara yaitu Titok Hariyanto (Ketua Atmawidya Alterasi  Indonesia) yang menyampaikan pentingnya kesadaran tentang hak sipil dan politik warga negara dan Sapta Rini (Pengelola Desa Wisata Sukunan) yang menyampaikan tentang pengolahan sampah  bernilai ekonomi berbasis pada pengalaman Desa Wisata Sukunan, Gamping, Sleman. 

 “Setelah acara ini, kami akan melakukan public hearing dengan mengundang pihak pemerintahan kabupaten sleman, DPRD, dan penyelenggara pemilu sebagai puncak dari advokasi pemenuhan hak sipil dan politik warga pemulung untuk menyampaikan aspirasi mereka. Khususnya, membantu mereka menyelesaikan persoalan data kependudukan dan terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024.” pungkas Rais Assad Faiz seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (21/6).