Lindungi profesi kurator, Dr Resha Agriansyah: Bareskrim dan Kejagung buka peluang kerjasama

Elshinta.com - Seminar Hukum Nasional bertajuk Fenomena Kriminalisasi Profesi Kurator dan Pengurus Dalam Proses PKPU dan Kepailitan yang diadakan Resha Agriansyah Learning Center (RALC) pada tanggal 4 Oktober 2024, memberikan hasil positif bagi perlindungan pengurus dan kurator dalam menjalankan tugasnya. 

“Tadi seperti kita dengar dalam seminar, Bareskrim RI dan Kejaksan Agung RI membuka peluang untuk kerjasama,” ujar Founder RALC, Dr. Resha Agriansyah kepada wartawan. 

Resha mengatakan,  akhir-akhir ini banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kepolisian maupun Kejaksaan ketika melakukan tugasnya. Dan banyak diantara mereka yang dilaporkan tidak melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana, dan ini bisa dianggap sebagai bentuk kriminalisasi bagi kurator dan pengurus.

“Ini sudah ada peluang perlindungan, dari Bareskrim RI dengan MoU, dan Kejaksaan RI melalui surat perlindungan dari Asosiasi. Ini saya sudah buka jalan, nanti bagaimana asosiasi tinggal melanjutkan saja,” ujarnya.

Resha berharap ke depannya Profesi Kurator mempunyai Undang-Undang Profesi Kurator dan Pengurus agar terdapat Hak Imunitas bagi Profesi Kurator dan perlindungan Profesi dapat lebih terjamin.

Kepala Sub Direktorat Pra Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya di Kejaksaan Agung RI, Dr. Syahrul Juaksha Subuki menyampaikan dua solusi konkrit untuk melindungi kurator dan pengurus dalam menjalankan profesinya.

Untuk solusi pertama yaitu jangka pendek, ia berkomitmen agar Asosiasi menyampaikan pandangan jika memang ada kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kejaksaan karena dituduh melakukan tindak pidana. 

“Kalau ada kurator yang menjadi tersangka, ada pandangan dari asosiasi, sampaikan saja kepada kami, nanti menjadi pertimbangan kami untuk lebih obyektif.  Nanti saya laporkan ke pimpinan, Pak Direktur kalau saya menjanjikan itu. Asosiasi kirim surat ke kami untuk perlindungan hukum, nanti kami asistensi dan supervisi kalau memang unsur tindak pidananya terpenuhi. Kita juga tidak tahu takutnya ada oknum jaksa yang mendapat pesanan tertentu,” katanya. 

Syahrul menambahkan, sementara solusi kedua untuk jangka panjang, ia juga mendorong adanya revisi UU Kepailitan dan PKPU agar nantinya ada hak imunitas bagi para kurator dan pengurus dalam menjalankan tugas. Ia mencontohkan profesi notaris, ketika ada dugaan tindak pidana, Kejaksaan meminta pandangan dari asosiasi mengenai hal tersebut.

Sementara itu Penyidik Madya Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dr. Didik Sudaryanto juga menyampaikan jika menangani perkara terkait profesi tertentu seperti kurator dan pengurus, maka biasanya kerjasama dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman. 

“MoU, kita susun bersama-sama pedomannya, dasarnya adalah MoU,” ucapnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Sabtu (5/10).