Menteri Nusron-Kapolri sepakat zero toleransi mafia tanah

Elshinta.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam memberantas mafia tanah. Jenderal Sigit juga menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program di Kementerian ATR/BPN yang diberikan tugas dari Presiden Prabowo Subianto.

"Tentunya kita mendukung, sehingga kepastian hukum khususnya terhadap masyarakat yang bersengketa terkait keperdataan, apakah itu antar korporasi, masyarakat dengan pihak-pihak tertentu, dan juga bagaimana melakukan langkah pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah," kata Kapolri usai menerima kunjungan Menteri Nusron Wahid di Mabes Polri, seperti dijelaskan dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024). 

Sigit menjelaskan, menindaklanjuti pertemuan itu, Polri akan membentuk satgas bersama untuk mendukung kerja dan program-program Menteri ATR/BPN. "Kami akan support penuh dengan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program, kebijakan dari bapak ATR," ujarnya.

Sementara, Nusron Wahid mengatakan pihaknya dan Kapolri bertemu juga membahas isu-isu kejahatan pertanahan. Kementerian ATR/BPN kata Nusron tidak bisa bekerja sendiri, untuk itu dirinya menggandeng Polri.

"Karena jajaran kepolisian ini pasukannya lengkap, punya dimensi hukum, punya dimensi pengamanan. Kami butuh dua-duanya, yaitu butuh hukum dan butuh pengamanannya," tutur Nusron. 

Nusron menambahkan, peran polisi sangat dibutuhkan terutama saat eksekusi pemberantasan mafia tanah. Selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak-hak perdata, juga menjadi penilaian positif bagi para investor untuk berinvestasi.

"Supaya investor yang datang ke sini mau berusaha di sini, beraktivitas ekonomi di sini menjadi nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah mafia tanah yang setiap hari dengan berbagai akal mengugat status pertanahannya," kata Nusron.

Dirinya menegaskan telah bersepakat dengan Kapolri bahwa tidak ada toleransi untuk para mafia tanah. Untuk itu pada saat diproses secara hukum akan dijerat pasal berlapis. 

"Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi, akan kita gas terus, kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat," tandasnya. (Rap)