Gabungan ormas Jakarta bentuk satgas anti politik uang di Pilkada Dki 2024

Elshinta.com - Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang terdiri dari FBR, Forkabi dan 234 SC membentuk satuan tugas (Satgas) Anti Money Politik untuk mengawasi dan mengawal jalannya pemilihan umum (pemilu) di Jakarta, Rabu (27/11/2024)

 

"Kami didukung oleh beberapa elemen-elemen Ormas masyarakat dan warga masyarakat yang peduli dengan pemilu yang bersih," kata Ketua Harian Satgas No Money Politics, Gunawan Setiadi saat jumpa pers di kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (26/11/2024).

Dalam melakukan pengawasan, nantinya akan ada 10 ribu anggota yang akan disebar ke sejumlah titik di seluruh kelurahan di Jakarta bahkan hingga ke TPS saat hari pencoblosan.

 

"Semua wilayah kita tidak pilih-pilih. Kita sangat tajam, ada 10 ribu lebih petugas kita di sana. Kita menyebar dari setiap Kelurahan itu sekitar 100 orang. Dari 264 Kelurahan yang ada di Jakarta. Kita mencoba untuk menyisir semua satu persatu," ucapnya.

 

Sejauh ini, lanjut Gunawan, selama lima hari aktif bekerja, pihaknya mengklaim sudah menemukan sejumlah praktik money politik baik dalam bentuk uang maupun sembako.

 

Selain itu, dia mengklaim ada pula penggunaan alat pemerintahan hingga belusukan ke masyarakat khususnya para ibu-ibu pengajian.

 

Namun, Gunawan enggan merincikan praktik-praktik tersebut dilakukan oleh pasangan calon (paslon) yang mana.

 

"Ada beberapa temuan dan kita langsung melaporkan ke Panwaslu dan pihak kepolisian dan sedang diproses," ungkapnya.

 

Di sisi bersamaan, Ketua Sahabat Abi, Royan M Khalifa kembali menekankan, pelaksanaan Pilkada Jakarta harus berjalan jujur dan adil. Pasalnya, ia menilai isu praktik politik uang sangat mengkhawatirkan apalagi satu hari jelang pencoblosan.

 

"Kami berharap bahwa Pilkada DKI Jakarta bisa berlangsung jujur dan adil, tidak ada money politik dan lain-lain," ungkap Royan.

 

Ia menjelaskan, satgas anti politik uang ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, hal tersebut bisa menimbulkan kegaduhan ketika penghitungan suara sudah dilakukan.

 

"Jangan sampai suara-suara dari masyarakat yang sudah mencoblos, yang mengharapkan si A, si B, atau si C yang menang. Fakta si A yang menang harusnya jadi si Z, karena money politik tersebut," jelasnya.

 

Sementara itu, Direktur LBH DPP Forkabi, Dimas Dharma menegaskan pasukan sudah melakukan patroli dilapangan hingga H+1 pencoblosan. Ia pun menuturkan, uang dan bagi-bagi sembako jangan dijadikan senjata untuk memenangkan salah satu paslon di Pilkada Jakarta.

 

"Dari satgas kita semua bergabung dari beberapa ormas dan elemen. Kita akan patroli di lapangan sampai H+1," tegasnya.