Pengamat sebut lima alasan ini tepat dilaksanakan Telkom untuk lakukan penyegaran
Direktur Rumah Politik dan Kebijakan Publik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang dijadwalkan digelar pada 27 Mei 2025 mendatang
Elshinta.com - Direktur Rumah Politik dan Kebijakan Publik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang dijadwalkan digelar pada 27 Mei 2025 mendatang. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu mengenai kemungkinan rencana penyegaran struktur direksi hingga komisaris.
"Tentu agenda tersebut (penyegaran direksi) menjadi penting. Ini sangat dinanti-nati publik karena Telkom selain merupakan aset penting bangsa, juga merupakan kebanggaan rakyat Indonesia," kata Fernando dikutip dari opininya, Rabu (21/5/2025).
Fernando memberikan lima pandangan/alasan ihwal RUPST Telkom 27 Mei mendatang, penting untuk diperhatikan. Mulai dari persoalan kinerja, kepemimpinan, hukum, saham, serta lainnya.
Alasan pertama, soal kinerja Telkom yang sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan catatan Fernando, setidaknya dalam 3 tahun terakhir (2023, 2024, 2025), kinerja fundamental Telkom Group berada pada tren stagnan.
Pada Q1- 2023 laba bersih Telkom tercatat sebesar Rp6,42 triliun, Q1-2024 Telkom hanya mampu mencatatkan laba bersih senilai Rp6,05 triliun. Puncaknya, Q1 2025, perusaahan pelat merah tersebut hanya mampu membukukan laba bersih senilai Rp5,81 triliun.
"Tentu saja capaian tersebut menjadi catatan penting bahkan perhatian serius publik tanah air," tuturnya.
Alasan kedua, mengenai isu-isu hukum yang diduga menerpa Telkom Group, yang tengah diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan, KPK hingga Bareskrim Polri. Mulai dari kasus dugaan korupsi pengadaan server dan storage di PT Sigma Cipta Raka atau TelkomSigma (anak usaha Telkom) periode 2017, kasus proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
Kemudian, kasus dugaan korupsi pembiayaan proyek fiktif di PT Telkom periode 2016–2018, dengan perkiraan kerugian negara Rp 431,7 miliar, yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati DKI Jakarta, dan sudah 10 orang tetapkan sebagai tersangka.
Juga mengenai kegagalan menghalau serangan hacker terhadap pusat data nasional (PDNS) 2 Surabaya tahun lalu. Dan akhirnya kejadian tersebut menjadi bencana nasional.
"Kabarnya Presiden Prabowo sangat kecewa atas kejadian ini. Di sisi lain, Telkom sebagai induk usaha diduga melempar tanggung jawab ke anak perusahaan (Telkomsigma). Jelas, jika hal ini benar (melempar tanggung jawab), rasanya kurang elok sikap demikian," ucapnya.
"Secara hierarkis, harusnya apapun yang terjadi di bawah (terhadap anak usaha), sebagai induk mestinya Telkom berani mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin (pasang badan bila perlu), bukan meninggalkannya," sambungnya.
Alasan keempat, mengenai rentetan problem yang mempengaruhi harga saham. Menurut Fernando, sekecil apapun persoalan yang terjadi di sebuah perusahaan publik (Tbk) yang terdaftar di lantai bursa, bisa berdampak terhadap kinerja saham sebuah perusahaan termasuk Telkom.
Dia menilai, faktor internal maupun eksternal seperti menjadi hukum dasar bagi pasar atau investor dalam menentukan keputusan investasi mereka terhadap suatu perusahaan.
Dia memaparkan, sejak pertama kali Telkom melakukan Initial Public Offering (IPO) pada tahun1995-an, nilai harga perdana ada di level Rp2.050 per lembar saham, loncat ke tahun 2024, nilai saham Telkom mampu bertengger di level Rp4.200-an. Kini, saham Telkom jatuh atau merosot hingga kurang lebih 50%, data terbaru dari IDX (Indonesian Stock Exchange/Bursa Efek Indonesia), nilai saham Telkom per Selasa (20/05/2025) ada di level Rp2. 740.
Di sisi lain, publik dipertontonkan dengan langkah Telkom yang berusaha menaikkan nilai sahamnya minimal setara dengan nilai saham setahun lalu. Seperti aksi korporasi berupa buy back saham.
"Dalam aksi korporasi tersebut, Telkom rela menggelontorkan dana senilai Rp 3 triliun. Pertanyaannya apakah berdampak signifikan aksi korporasi tersebut (buy back saham) terhadap kinerja saham mereka?Yang jelas, aksi buy back tersebut tidak berdampak signifikan atau tidak mampu mengangkat harga saham mereka, sehingga tetap di kisaran Rp 2.800-an sekian," tuturnya.
Fernando menganalisa, kenapa harga saham Telkom tak mampu tembus di atas level Rp3.000-an. Karena, Telkom sepertinya kurang membaca persoalan secara komprehensif, sehingga keputusan yang diambil pun terlihat kurang matang. Padahal, hanya ada dua kunci untuk memulihkan kepercayaan investor. Kunci pertama, melakukan pembenahan secara fundamental (kinerja, isu hukum, saham, struktur manajemen dan lainnya).
"Persoalan-persoalan inilah yang selalu jadi catatan penting di mata para investor (faktor internal). Mustahil rasanya nilai saham Telkom bisa terkerek naik, setidaknya seperti setahun lalu (Rp 4.200-an) jika persoalan-persoalan tersebut tidak segera dibenahi, " ungkapnya.
Kunci kedua, lanjut Fernando, Telkom nampaknya belum mampu melakukan berbagai terobosan atau inovasi penting di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Telkom hanya berkutat pada persoalan yang sifatnya tidak perlu memerlukan pemikiran atau ide mendalam, seperti saham, bangun Base Transceiver Station (BTS) dan lainnya.
"Telkom sejak awal berdiri hingga saat ini, tidak pernah jor-joran menggelontorkan dananya demi kepentingan riset (riset and development/R&D) kalaupun ada, alokasinya mungkin sedikit. Padahal, inovasi memiliki peran strategis dalam menggaet investor, bahkan sangat penting dalam meyakinkan investor asing agar tertarik menanamkan modalnya, " bebernya.
Fernando melanjutkan alasan kelima, yaitu investor cenderung jenuh dengan struktur lepemimpinan Telkom. Dia menganggap, faktor yang tak kalah penting yang turut memengaruhi penilaian para investor atau pasar yaitu soal struktur kepemimpinan. Pasar cenderung pesimis dan melihat Telkom sebagai perusahaan yang terjebak dalam status quo.
"Wajar rasanya jika pasar atau investor melakukan penilaian seperti itu. Pasalnya, jika dilihat dari komposisi kepemimpinan (jajaran Board of Direction/BOD) yang ada di Telkom saat ini bisa dikatakan para pimpinan yang ada di BUMN telekomunikasi itu rata-rata dihuni oleh orang-orang yang sudah lebih dari satu dekade," kata dia.
Fernando mencontohkan sosok internal Telkom yang digadang-gadang sebagai calon Dirut Telkom. Misalnya, Ririek Adriansyah yang sudah 6 tahun menjabat sebagai Direktur Utama Telkom, total 14 tahun sebagai direksi/ board of executive. Kemudian, Honesti Basyir, yang menjabat sebagai Direktur Group Business Development PT Telkom. Honesti Basyir memulai kiprah di Telkom sejak tahun 1993-an, kemudian 2017 diminta memimpin BUMN lain, dan 2023 hingga sekarang sebagai Direktur Group Business Development PT Telkom.
Lalu, Heri Supriadi yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Telkom sejak 2020. Heri sudah menjadi Direkur Keuangan Telkomsel (anak usaha Telkom) sejak 2012. Keduanya kini disebut-sebut juga sebagai calon Dirut Telkom jelang RUPST nanti.
"Rasanya cukup beralasan, jika pasar atau investor cenderung jenuh, tak antusias dengan berbagai langkah atau keputusan bisnis yang diambil Telkom karena melihat status quo yang tak pernah berubah," tandasnya.
Kendati demikian, Fernando juga memberikan masukan untuk perbaikan Telkom ke depan. Dia menyampaikan, RUPST Telkom, harus dijadikan forum serius oleh para pemegang saham termasuk pemerintah di dalamnya selaku pemegang saham mayoritas, untuk melakukan perbaikan secara komprehensif.
"Melalui forum RUPST, publik berharap agar pemerintah selaku pemegang saham mayoritas mampu menghadirkan wajah baru, harapan baru di tubuh Telkom ke depan. Bagaimanapun juga sudah menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah menghadirkan citra positif Telkom ke hadapan publik," tuntasnya.
Sementara itu, terkait tindak pidana dugaan korupsi pembiayaan fiktif (fraud) pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 7 Mei 2025. SVP Group Sustainability & Corporate Communication PT Telkom Indonesia, Ahmad Reza, mengatakan bahwa PT Telkom mendukung penuh proses hukum dari kasus tersebut yang kini ditangani Kejati DKI.
’’PT Telkom menghormati dan mendukung penuh proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Telkom percaya bahwa proses hukum yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap Telkom,’’ kata Reza Jumat malam (16/5).
Reza menjelaskan bahwa PT Telkom mengapresiasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas langkah cepatnya dalam menindaklanjuti hasil audit internal PT Telkom yang telah disampaikan dalam rangka mendukung spirit dan program bersih-bersih BUMN, yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN. (ADP)