Komisi E DPRD Jatim prihatin kasus perundungan terjadi di Blitar saat MPLS

Elshinta.com - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana merasa prihatin atas  peristiwa perundungan disertai kekerasan fisik dialami  pelajar kelas 7 di salah satu  SMP Negeri di Blitar yang melibatkan kakak kelas diduga sebagai pelaku.

Yang membuat hati semakin miris, perundungan  itu justru terjadi dilingkungan sekolah saat berlangsung  masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru beberapa waktu lalu.

Belakangan diketahui ternyata melibatkan banyak pelaku diantarnya dilakukan oleh para senior atau kakak kelas korban. Insiden ini kemudian mencuat viral di media sosial setelah video rekamanya beredar.

Merespon hal itu,  Wara Sundari Renny Pramana kemudian. menyerukan agar seluruh satuan pendidikan di Jawa Timur berkomitmen menuju “Zero Bullying” sebagai syarat mutlak terciptanya sekolah ramah anak.

“Sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman dan menyenangkan bagi anak-anak. Kita tidak boleh membiarkan ada satu pun kasus bullying terjadi lagi di lingkungan pendidikan kita. Peringatan Hari Anak Nasional tempo hari harusnya  menjadi momentum perubahan menuju sekolah yang bebas kekerasan,” tandas legislator yang membidangi pendidikan itu 

Menurutnya kasus bullying tidak hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga dapat berdampak buruk pada kesehatan mental anak, seperti trauma, depresi, hingga keinginan bunuh diri.

Dalam jangka panjang, korban perundungan berisiko mengalami penurunan prestasi akademik, rendahnya rasa percaya diri, dan sulit bersosialisasi.

Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen anak usia sekolah di Indonesia pernah mengalami perundungan dalam berbagai bentuk—baik verbal, fisik, maupun melalui media digital.

“Anak-anak adalah aset bangsa. Mereka butuh ruang aman untuk belajar, bermain, dan bertumbuh. DPRD Jatim mendukung penuh upaya menciptakan sekolah ramah anak yang bebas dari segala bentuk kekerasan,” tambah perempuan yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini.

DPRD Jatim turut mendorong program pencegahan bullying di sekolah. Komisi E DPRD Jawa Timur, kata Renny, mendesak Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program pencegahan bullying.

Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Hari Anak Nasional 2025 lalu sebenarnya bisa dijadikan menjadi momentum bersama demi lindungi anak. Ini  menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa melindungi anak-anak adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah, DPRD, sekolah, keluarga, dan masyarakat luas harus bergerak bersama menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, aman, dan berdaya dukung tinggi.

“Kita harus berani berkata: Tidak ada lagi bullying di sekolah mana pun di Jawa Timur, bahkan di Indonesia,” tutup perempuan yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Kediri tersebut seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Jumat (25/7). 

Seperti diketahui insiden bullying disertai Kekerasan yang menimpa pelajar kelas 7 saat ini perkaranya sedang ditangani Polres Blitar. Korban yang berusia 12 tahun sempat mengalami trauma mental dan luka fisik.