Pemkab: Kudus jadi titik kunci rencana jalur trans lintas kabupaten

Elshinta.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyusun rencana pembangunan sistem transportasi massal lintas kabupaten dan Kabupaten Kudus diproyeksikan menjadi titik pusat (hub) utama, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Sulistiyowati.

"Proyek tersebut akan dimulai dengan proses identifikasi jalur pada tahun 2026, dan ditargetkan mulai konstruksi pada 2027," ujar dia di Kudus, Sabtu (9/8). 

Rencana sistem transportasi massal tersebut, katanya, juga mendapatkan persetujuan Bupati Kudus Sam'ani Intakoris. Karena titik pertama yang diminta persetujuannya Kabupaten Kudus dulu, karena tanpa persetujuan dari Kudus tentunya tidak bisa jalan.

Berdasarkan pemaparan dari Provinsi Jateng, kata dia, sistem transportasi massal tersebut akan menghubungkan beberapa wilayah seperti Jepara, Pati dan Demak, dengan Kudus sebagai titik pusatnya.

"Jika Kudus tidak menjadi bagian dari proyek ini, maka jalur dari Demak ke Jepara dan Pati akan sulit direalisasikan," ujar dia. 

Sementara tahapan identifikasi jalur, kata dia, akan dikerjakan bareng dengan melibatkan banyak pihak, sehingga tidak bisa hanya Pemkab Kudus sendiri menentukan jalurnya.

Seluruh pembiayaan proyek tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, termasuk penyediaan armada, pembangunan shelter, dan sarana pendukung lainnya.

"Ini semua anggaran dari provinsi. Karena lintas kabupaten, jadi semuanya ditanggung APBD Provinsi Jateng," katanya, menambahkan. 

Adapun alasan utama pembangunan transportasi publik ini, di antaranya untuk mengatasi kemacetan, khususnya di jalur-jalur padat seperti arah Kudus-Jepara yang kerap mengalami kepadatan pada jam-jam sibuk.

"Kalau kita lihat sekarang, Kudus sudah mulai macet terutama ke arah Jepara. Maka penting untuk membangun sistem transportasi publik yang nyaman, agar warga beralih dari kendaraan pribadi," ujar dia. 

Lebih lanjut, ia mengatakan keberadaan transportasi massal itu juga diharapkan dapat menurunkan emisi karbon karena berkurangnya kendaraan pribadi di jalan.

Meski demikian, layanan tersebut bukan gratis, tetap bayar tapi ramah di kantong. Seperti Trans Jogja atau Trans Semarang yang hanya sekitar Rp4.000 sampai Rp6.000, katanya, menegaskan. 

Sistem transportasi ini nantinya akan menerapkan sistem halte khusus, tidak seperti angkutan konvensional yang bisa diberhentikan di sembarang tempat.

"Naik turunnya di halte, enggak bisa sembarangan nyegat. Karena ini transportasi publik modern, ya harus tertib," ujar dia.