Menko AHY dukung pengembangan Kawasan Transmigrasi Melolo di NTT

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya siap memberikan dukungan dalam hal infrastruktur dasar untuk mengembangkan Kawasan Transmigrasi Melolo di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Dukungan dari sisi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur tentu juga ada kaitan bagaimana infrastruktur dasarnya bisa men-support agar ini semakin maju dan berkembang,” ujarnya saat berkunjung ke PT Muria Sumba Manis selaku inisiator Kawasan Transmigrasi Melolo, Sumba Timur, NTT, Selasa.

Beberapa hal yang akan disiapkan oleh pihaknya adalah persoalan lahan harus clean and clear, lalu infrastruktur jalan wajib lebih memadai dan efisien agar mobilitas kian cepat. Kemudian juga adalah pengembangan pelabuhan guna mendorong transportasi logistik lebih kompetitif, serta konsolidasi masyarakat transmigran untuk mendukung kemajuan Kawasan Melolo.

“Kalau sudah bisa dipetakan lebih detail berapa masyarakat transmigran yang akan kita konsolidasi di wilayah sini. Tapi misalnya untuk perumahan dan lain-lain, juga perlu dipersiapkan dan diperhatikan,” ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menyatakan bahwa pengembangan Kawasan Transmigrasi Melolo tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja, tetapi perlu sinergi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan. Bagi dia, pengembangan transmigrasi sangat penting untuk mengakselerasi industri besar-besaran di luar Pulau Jawa.

“Transmigrasi tidak lagi hanya sekedar perpindahan penduduk tetapi bagaimana melakukan seperti yang diciptakan oleh founding fathers kita, industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa, utamanya dengan para transmigran sebagai tenaga kerjanya, dengan mengutamakan masyarakat lokal,” kata Iftitah.

Dalam hal ini, dirinya melihat Kawasan Transmigrasi Melolo memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan.

“Nanti teknis akan diatur lebih lanjut. Sebetulnya sudah ada MoU (Momerandum of Understanding) Kementerian Transmigrasi (saat itu Kementerian Desa dan PDTT) pada tahun 2017. Mungkin akan kami perbaiki MoU tersebut,” ungkap dia.