Gibran sambut aspirasi ATM braille dan pemenuhan kuota kerja tunanetra

Elshinta.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming merespons positif aspirasi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) terkait pemenuhan hak atas sejumlah akses teknologi yang ramah bagi kebutuhan kaum tunanetra di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Umum ITMI, Yogi Madsuni, seusai pertemuan pihaknya dengan Wapres Gibran selama 1 jam di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Kamis.

"Bagaimana ATM bisa diakses oleh kami, apakah berupa audio ataupun berupa juga braille di tombolnya, supaya kami bisa lebih mandiri dan privasi kita tetap terjaga," katanya.

Terkait hal ini, Yogi menyampaikan bahwa Wapres memberikan dukungan penuh sekaligus menunjukkan keprihatinan atas masih minimnya tunanetra muslim yang mampu membaca Al-Qur’an Braille.

“Beliau sangat mendukung dan insyaallah akan mendorong itu. Terkait juga dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya, termasuk dalam hal berusaha, beliau akan dukung dan nanti akan disampaikan kepada pihak yang tepat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yogi bersama 20 perwakilan ITMI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil Muktamar yang digelar pada 13–16 Agustus 2025 dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Rekomendasi itu mencakup pembangunan infrastruktur yang ramah aksesibilitas, penyelenggaraan pendidikan inklusif berkelanjutan, pemenuhan hak-hak tenaga kerja dan hak berusaha bagi penyandang disabilitas, serta prioritas pemberantasan buta huruf Al-Qur’an Braille.

Selain itu, ITMI juga mendorong Indonesia untuk menjadi penggerak lahirnya komunitas tunanetra muslim internasional untuk memperkuat solidaritas global sekaligus membuka ruang kolaborasi antarnegara dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dari kalangan tunanetra muslim.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia Arief Pribadi menyatakan dukungan pihaknya bersama ITMI terhadap program Astacita ke-4 yang menekankan keberpihakan pada penyandang tunanetra melalui pemanfaatan sains dan teknologi.

Arief menjelaskan, gagasan yang diusung adalah transformasi keterampilan tunanetra dari profesi tradisional seperti tukang urut menjadi tenaga di bidang teknologi informasi.

Dengan demikian, mereka dapat berkolaborasi dengan BUMN maupun instansi pemerintah sesuai amanat regulasi yang mengatur kuota penerimaan penyandang disabilitas, yakni 2 persen di BUMN dan 1 persen di ASN.

Arief menambahkan, rekomendasi yang telah disampaikan akan segera dipelajari lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk ditindaklanjuti.