Menteri PKP apresiasi BSPS swasta gotong royong, 500 rumah warga Bekasi direhabilitasi

Elshinta.com - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang selama ini identik dengan pendanaan dari APBN, kini dikembangkan menjadi skema BSPS Swasta berbasis gotong royong.

Inovasi ini mulai diwujudkan melalui kerja sama sektor swasta, salah satunya oleh Summarecon Group bersama Yayasan Budha Tzu Chi, yang merenovasi 500 rumah tidak layak huni serta 50 fasilitas umum di wilayah Bekasi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi langkah tersebut sebagai bukti nyata bahwa pembangunan perumahan rakyat tidak hanya bergantung pada dana negara, tetapi juga bisa diwujudkan melalui kolaborasi dengan dunia usaha.

“Pak Prabowo pernah menyampaikan jangan jadi pengusaha yang serakah, tetapi jadilah pengusaha yang berbagi. Hari ini saya melihat hal itu diwujudkan melalui aksi nyata Summarecon dan Budha Tzu Chi,” kata Maruarar di Bekasi, Kamis (21/8/2025).

Ia menjelaskan, renovasi rumah melalui BSPS Swasta ini sejalan dengan program 3 juta rumah yang sedang dijalankan pemerintah pusat.

"Dari total 500 rumah yang diperbaiki, 250 unit berada di Kabupaten Bekasi dan 250 lainnya di Kota Bekasi, berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aksi ini cukup mengesankan," ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (22/8). 

Ia juga menambahkan, kehadiran program BSPS Swasta mencerminkan semangat gotong royong yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mempercepat pencapaian target penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

“Rakyat sangat bahagia. Saya tadi berbincang dengan masyarakat, dan mereka menyampaikan rasa syukur serta kebahagiaan atas bantuan ini. Ini bukti negara hadir, bukan hanya melalui APBN, tetapi lewat orkestrasi pemerintah daerah, pengusaha, dan yayasan sosial,” tegasnya.

Program BSPS Swasta ini diharapkan menjadi model kolaborasi yang dapat ditiru daerah lain, sehingga semakin banyak masyarakat kurang mampu yang mendapatkan rumah layak huni tanpa harus menunggu alokasi dari APBN.