BPBD Ciamis asesmen 12 lokasi yang dilanda bencana longsor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menurunkan tim untuk melakukan asesmen terhadap 12 lokasi yang dilanda bencana tanah longsor dan selanjutnya melakukan tindakan agar tidak berdampak bahaya maupun mengganggu mobilisasi orang.

"Ya sedang asesmen, laporan rekap kejadian saat ini ada 12 lokasi bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani saat dihubungi melalui telepon seluler di Ciamis, Sabtu.

Ia menuturkan curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama mengguyur wilayah Ciamis pada Jumat (7/11) menyebabkan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor di sejumlah tempat.

Laporan sementara saat ini, kata dia, ada 12 lokasi bencana tanah longsor yang menutup badan jalan, merusak infrastruktur, dan juga bangunan rumah warga. Beruntung kejadian itu tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerugian materi.

"Tidak ada korban jiwa, kalau materi masih dalam penghitungan kaji cepat," kata Ani.

Tercatat bencana alam tanah longsor menimpa badan jalan di Dusun Cidarma, Desa Sandingtaman, Kecaman Panjalu, kemudian titik lain menimpa badan jalan nasional di Buniseuri, Kecamatan Cipaku.

Lokasi longsor lainnya menimpa bahu jalan kabupaten di Desa Pusakasari, Kecamatan Cipaku, longsor menimpa pekarangan rumah di Desa Bahara, Kecamatan Panjalu, tanah longsor menimpa kandang ayam dan kolam ikan di Lumbungsari, Kecamatan Lumbung.

Selanjutnya tanah tebing dan irigasi longsor di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, longsor di Desa Payungagung, Kecamatan Panumbangan, kemudian di Desa Kertayasa, Kecamatan Panawangan, dan longsor di Desa Bendasari, Kecamatan Sadanananya.

Selanjutnya longsor di Desa Sindangsari, Kecamatan Kawali, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukamantri, dan longsor di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara.

Ani menyampaikan saat ini sudah memasuki musim penghujan yang harus diwaspadai adanya potensi bencana alam.

Bupati Ciamis, kata Ani, sudah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sampai 30 April 2026 yang menginstruksikan semua jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk siaga.