BPBD Cilacap tingkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman siklon tropis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi siklon tropis di selatan Indonesia melalui penguatan sistem peringatan dini, koordinasi lintas lembaga, serta edukasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mitigasi bencana.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Taryo, di Cilacap, Kamis, mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak siklon tropis dengan memperbarui informasi cuaca, meningkatkan akurasi pemodelan, serta menyampaikan peringatan dini secara berkala kepada masyarakat.

Di sisi lain, kata dia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memberikan informasi cuaca serta iklim yang ditindaklanjuti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota melalui surat edaran agar masyarakat dapat merespons secara cepat dan tepat.

“Pemerintah pusat juga beberapa kali melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi hujan ekstrem, termasuk saat terjadi longsor di Cilacap dan Banjarnegara,” katanya.

Di tingkat daerah, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap telah menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana hidrometeorologi pada 2 Oktober 2025 dan apel kesiapsiagaan pada 4 November 2025.

Selain itu, rencana kontingensi spesifik telah disiapkan, mencakup lokasi dan kapasitas shelter, jalur evakuasi, serta simulasi lapangan berkala.

“Infrastruktur vital seperti drainase, tanggul, bendungan, listrik, dan komunikasi juga kami pastikan dalam kondisi baik, termasuk mitigasi bila terjadi kegagalan fungsi alat,” katanya.

Ia mengatakan kesiapsiagaan tidak dapat terwujud tanpa keterlibatan aktif masyarakat, sehingga Pemkab Cilacap sepanjang 1 Januari hingga 30 November 2025 telah melaksanakan sosialisasi mitigasi multiancaman bencana dan simulasi evakuasi bagi 49.291 warga.

Selain itu, kata dia, pembentukan desa tangguh bencana (destana) juga terus dilakukan dan hingga kini telah terbentuk 55 destana di Cilacap, termasuk satu destana baru yang berfokus pada penanganan longsor di Desa Malabar, Kecamatan Wanareja.

Melalui destana, lanjut dia, masyarakat dibekali kemampuan mengenali bahaya dan mengantisipasinya secara mandiri.

“Pemerintah desa juga didorong menggunakan APBDes untuk kegiatan penanggulangan bencana,” katanya.

Untuk menciptakan kewaspadaan tanpa kepanikan, kata dia, BPBD menyampaikan informasi melalui saluran resmi seperti surat edaran, website, media sosial, hingga forum RT/RW. Menurut dia, informasi tersebut disusun dengan bahasa yang jelas, kredibel, dan tidak hiperbolis.

Selain itu, masyarakat juga diedukasi agar selalu memeriksa kebenaran informasi bencana dan mengacu pada sumber resmi seperti BMKG, Badan Geologi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Bahkan, warga juga bisa melakukan verifikasi langsung lewat call center atau pusat panggilan BPBD Cilacap.

“Seluruh langkah ini kami lakukan sebagai tindak lanjut atas peringatan BMKG terkait potensi siklon tropis di selatan Indonesia hingga Februari 2026,” kata Taryo.