BPBD Kota Tangerang usulkan status darurat bencana hidrometeorologi

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Provinsi Banten telah mengusulkan penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kepada Wali Kota Sachrudin setelah dilakukan pembahasan bersama BMKG dan instansi lainnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar di Tangerang, Kamis mengatakan, berdasarkan data yang disampaikan BMKG, cuaca ekstrem dengan curah hujan lebat diprediksi terjadi mulai Desember 2025 hingga Februari 2026.

"Karena Kota Tangerang sudah memasuki musim hujan dengan intensitas tinggi selama tiga bulan ke depan, maka kita usulkan kepada Wali Kota tetapkan siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi guna percepatan koordinasi penanganan," kata Mahdiar.

Ia mengatakan ketika Pemkot menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi maka seluruh pengampu urusan kebencanaan bisa bergerak lebih efektif dan responsif.

"Termasuk dukungan personel, logistik, peralatan, dan pembiayaan darurat," katanya.

Selain itu BPBD juga akan meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat melakukan edukasi maupun sosialisasi yang lebih masif guna memantau kondisi cuaca setiap waktu. "Mitigasi dini perlu dilakukan dalam mencegah luasnya dampak bencana," kata Mahdiar.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemkot dan DPRD dalam penguatan perlengkapan kebencanaan pada tahun 2025 untuk penanganan banjir maupun pemadam kebakaran

"Pada tahun depan, fokus kami adalah melengkapi peralatan yang masih kurang," katanya.

Sementara Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan saat ini kesiapsiagaan berbagai potensi bencana terus dilakukan mulai dari penanganan darurat hingga pengawasan daerah rawan banjir, khususnya di kawasan aliran sungai.

“Kita terus melakukan tanggap darurat dan mitigasi bencana. Saya mengajak semua lapisan masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan banjir, untuk peduli bersama,” kata Sachrudin.

Wali kota juga menekankan pentingnya peran masyarakat, relawan, dan teknologi dalam memperkuat kesiapsiagaan bersama. Pemkot Tangerang telah menyiapkan sistem peringatan dini berbasis aplikasi agar warga dapat menerima informasi secara cepat dan tepat.

“Kita sudah punya aplikasi SI PANTAU yang memberikan informasi dan sirine peringatan dini melalui handphone jika banjir berpotensi terjadi,” kata Sachrudin.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Andri S. Permana menekankan seluruh peralatan penunjang evakuasi, distribusi, hingga mitigasi bencana harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak ada perlengkapan yang mangkrak atau tidak layak pakai.

Selain aspek teknis, Andri menyoroti pentingnya membangun kesadaran publik sebagai kunci keberhasilan mitigasi bencana. Menurutnya, masyarakat yang terlatih dan sadar risiko dapat mengurangi dampak bencana sekaligus meringankan beban para relawan.

“Kekuatan Kota Tangerang bukan hanya pada pemerintah atau BPBD, tetapi pada masyarakatnya. Kita harus membangun masyarakat yang sadar bencana agar siap menghadapi situasi apa pun,” katanya.